Siapa Berwenang Putuskan Pemenang Tender MRT?  

Reporter

Selasa, 23 April 2013 14:28 WIB

Sales Promotion Girl sedang menjela skan kepada pengunjung miniatur Mass Rapid Transit (MRT) dalam acara MRT Mall Road Showdi Plaza Blok M , Jakarta selatan, Kamis 29 Desember 2011. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Proyek mass rapid transit (MRT) tak hanya terganjal oleh surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang belum diteken Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dedy Priatna, mengatakan proyek senilai Rp 15 triliun itu juga terganjal masalah administrasi yang belum diselesaikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT MRT Jakarta. Keduanya berselisih tentang siapa yang berwenang memutuskan pemenang tender pembangunan MRT koridor Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia. (Baca: Proyek MRT Lambat, Terganjal Tanda Tangan Jokowi)

Dedy mengatakan persoalan administrasi ini sempat didiskusikan antara direksi lama PT MRT dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta. “Dari diskusi itu ditetapkan yang berwenang memutuskan pemenang tender adalah Gubernur DKI," kata Dedy, akhir pekan lalu.

Gubernur Jokowi berencana mengumumkan pemenang tender pembangunan konstruksi MRT pada pekan ketiga bulan ini. Namun, sampai saat ini pemenang tender belum diumumkan. Tahun lalu, dua konsorsium dinominasikan akan menggarap tiga paket pekerjaan bawah tanah dengan nilai Rp 4-4,5 triliun. Satu konsorsium adalah Obayashi Corporation, PT Wijaya Karya, dan PT Jaya Konstruksi. Satu konsorsium lagi dipimpin Sumitomo Mitsui Construction Company bersama PT Hutama Karya.

Bukannya mengumumkan pemenang tender, menurut Dedy, Jokowi balik mempertanyakan kenapa dia yang harus memutuskan. Bekas Wali Kota Solo itu, menurut Dedy, kemudian membandingkan dengan tender proyek lainnya yang dikerjakan BUMN di tingkat pusat yang tidak diputuskan Menteri Negara BUMN. (Baca: Jokowi Ragu Lanjutkan MRT?)

Setelah mendengar pernyataan Jokowi itu, kata Dedy, hanya BPKP yang tetap meminta Gubernur meneken pemenang tender. “Jadi bolak-balik begitu saja,” ujarnya. Jalan tengahnya, menurut Dedy, keputusan pemenang tender disiasati dengan rekomendasi Kementerian Dalam Negeri. (Baca: Mendagri Janjikan Administrasi MRT Rampung Sepekan)

AYU PRIMA SANDI

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

4 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

5 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

6 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

7 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

8 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

9 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

13 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

14 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

15 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

15 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya