TEMPO.CO, Jakarta - Proyek mass rapid transit (MRT) tak hanya terganjal oleh surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang belum diteken Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dedy Priatna, mengatakan proyek senilai Rp 15 triliun itu juga terganjal masalah administrasi yang belum diselesaikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT MRT Jakarta. Keduanya berselisih tentang siapa yang berwenang memutuskan pemenang tender pembangunan MRT koridor Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia. (Baca: Proyek MRT Lambat, Terganjal Tanda Tangan Jokowi)
Dedy mengatakan persoalan administrasi ini sempat didiskusikan antara direksi lama PT MRT dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta. “Dari diskusi itu ditetapkan yang berwenang memutuskan pemenang tender adalah Gubernur DKI," kata Dedy, akhir pekan lalu.
Gubernur Jokowi berencana mengumumkan pemenang tender pembangunan konstruksi MRT pada pekan ketiga bulan ini. Namun, sampai saat ini pemenang tender belum diumumkan. Tahun lalu, dua konsorsium dinominasikan akan menggarap tiga paket pekerjaan bawah tanah dengan nilai Rp 4-4,5 triliun. Satu konsorsium adalah Obayashi Corporation, PT Wijaya Karya, dan PT Jaya Konstruksi. Satu konsorsium lagi dipimpin Sumitomo Mitsui Construction Company bersama PT Hutama Karya.
Bukannya mengumumkan pemenang tender, menurut Dedy, Jokowi balik mempertanyakan kenapa dia yang harus memutuskan. Bekas Wali Kota Solo itu, menurut Dedy, kemudian membandingkan dengan tender proyek lainnya yang dikerjakan BUMN di tingkat pusat yang tidak diputuskan Menteri Negara BUMN. (Baca: Jokowi Ragu Lanjutkan MRT?)
Setelah mendengar pernyataan Jokowi itu, kata Dedy, hanya BPKP yang tetap meminta Gubernur meneken pemenang tender. “Jadi bolak-balik begitu saja,” ujarnya. Jalan tengahnya, menurut Dedy, keputusan pemenang tender disiasati dengan rekomendasi Kementerian Dalam Negeri. (Baca: Mendagri Janjikan Administrasi MRT Rampung Sepekan)
AYU PRIMA SANDI
Berita terkait
Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun
4 jam lalu
Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.
Baca SelengkapnyaKhawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak
5 jam lalu
Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.
Baca SelengkapnyaDapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut
6 jam lalu
Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.
Baca SelengkapnyaRespons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden
7 jam lalu
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.
Baca SelengkapnyaRumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
8 jam lalu
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
Baca SelengkapnyaKritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno
9 jam lalu
Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI
13 jam lalu
Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.
Baca Selengkapnya9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK
14 jam lalu
Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
15 jam lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaJokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?
15 jam lalu
Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.
Baca Selengkapnya