Mulyadi, Lurah Warakas, Jakarta Utara. TEMPO/Istman
TEMPO.CO, Jakarta--Lurah Warakas, Jakarta Utara, Mulyadi, terancam kena sanksi dari Badan Kepegawaian Daerah Jakarta. Kepala Badan Kepegawaian I Made Karmayoga mengaku timnya menemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan Mulyadi.
"Ada laporan bahwa dia punya rumah susun di Marunda," kata Made ketika dihubungi Tempo pada Sabtu, 4 Mei 2013. Made memgatakan dalam laporan yang diterima Mulyadi punya satu unit serta dua unit atas nama keluarga.
Padahal, Made menegaskan, bahwa rumah susun tersebut diperuntukan bagi masyarakat tidak mampu khususnya warga waduk pluit. Dengan ketentuan yang merupakan instruksi Gubernur Jakarta Joko Widodo ini, menurut Made, sudah jelas bahwa pegawai sipil tidak boleh memiliki rusun di sana.
Menurut Made, ada dua prinsip pegawai negeri sipil yang dilanggar oleh Mulyadi. Yaitu disiplin dan kode etik Pegawai Negeri Sipil. "Dasar dari kedua prinsip tersebut adalah pelayanan masyarakat," ujarnya.
Dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Mulyadi adalah dengan mengabaikan instruksi Gubernur. Yaitu peruntukan rumah susun bagi masyarakat tak mampu. Bahkan ada temuan dimanfaatkan bagi kepentingan pribadi. (Lihat: Lurah Warakas Jadi Makelar Rusun Sejak 2009)
Sedangkan pelanggaran kode etik adalah lebih kepada kenapa Mulyadi sebagai aparatur negara malah bersikap egois. "Dia istilahnya aji mumpung," ujar Made.
Sanksinya menurut Made beragam. Dari yang paling ringan berupa teguran tertulis. Bisa juga mutasi atau penurunan pangkat. Bergantung dari tingkat kesalahan.
"Jangan anggap remeh teguran tertulis," ujar Made mewanti-wanti. Karena jika ada pejabat kena teguran tulis maka akan ada catatan "khusus" mengenai dirinya.
