TEMPO.CO, Jakarta- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Triwisaksana, mengatakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo harus lebih memperhatikan kesejahteraan pekerjanya, termasuk pekerja harian lepas di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dia juga meminta agar pemerintah membayar gaji pekerja tepat waktu. Jangan sampai ada lagi kasus pegawai tak digaji selama empat bulan seperti yang menimpa operator pintu air di bawah Dinas Pekerjaan Umum.
"Kelihatannya mungkin remeh, tetapi ini penting," ujar Sani—sapaan akrab Triwisaksana, Kamis, 16 Mei 2013. Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan, bayaran yang terlambat juga kerap dialami para guru honorer di DKI Jakarta.
"Memang nanti dirapel, tetapi seharusnya ini bisa ditanggulangi," katanya. Terlebih, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah cair sejak Maretlalu.
Sani meminta agar Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta merumuskan jaminan sosial bagi pekerja non pegawai negeri. "Pekerja di bawah dinas PU, Dinas Kebersihan juga harus diperhatikan jaminan kesehatan dan keselamatannya," ujar Sani. "Soalnya merekalah ujung tombak tugas Pemprov DKI di lapangan."
Pernyataannya itu menanggapi protes para operator saringan sampah otomatis di pintu air pada Rabu, 15 Mei 2013. Mereka belum digaji sejak Januari 2013. Para pekerja itu juga menuntut jam kerja yang jelas karena selama ini mereka kerap bekerja selama 24 jam dengan libur sekali seminggu.
"Kalau banjir, semua operator masuk, enggak ada libur," kata koordinator aksi operator saringan sampah, Ahmad Suryanegara.
ANGGRITA DESYANI
