DPRD Maklumi 16 Rumah Sakit Mundur dari KJS

Reporter

Editor

Ali Anwar

Sabtu, 18 Mei 2013 17:07 WIB

Kartu Jakarta Sehat dan alat geseknya di Puskesmas Kelurahan Tambora di Jalan Tambora, Jakarta, Rabu (28/11). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Igo Ilham, menyayangkan sikap 16 rumah sakit yang mundur dari program Kartu Jakarta Sehat. Sebab, kebutuhan rumah sakit untuk pelayanan KJS sangat banyak. “Dengan begini, kemampuan pelayanan berkurang,” ujar Igo ketika dihubungi Tempo, Sabtu, 18 Mei 2013.


Meski begitu, menurutnya, Komisi memaklumi. “Ya kami maklumlah. Kami tidak mau salahkan RS.” Dia menyebut, Komisi memahami dua alasan mendasar belasan RS untuk mundur, seperti dikemukakan dalam rapat Kamis lalu.

Alasan pertama, persoalan sistem pembayaran rumah sakit oleh Pemerintah DKI Jakarta melalui PT. Askes yang jumlahnya tidak penuh sesuai klaim rumah sakit. “Mereka rugi berlebihan. Mereka dibebani biaya, sedangkan klaim tidak dibayar sepenuhnya.”

Igo menjelaskan, Askes memiliki kriteria tertentu dalam membayar klaim rumah sakit yang mengakibatkan berkurangnya jumlah penerimaan rumah sakit. “Misalnya, untuk bedah diganti hanya 30 persen, rawat jalan 80 persen, rawat inap 60 persen.”

Sistem ini memang berbeda dengan sistem sebelumnya yang diterapkan Dinas Kesehatan dalam membayar klaim rumah sakit. “Dinkes membayar penuh.” Hanya, kelemahannya, pembayaran baru cair dalam waktu tiga bulan karena tenaga personel terbatas. Sedangkan Askes bisa mencairkan pembayaran dalam sebulan saja.

Alasan kedua, kata Igo, rumah sakit mengaku tidak bisa memenuhi standar pelayanan pasien karena jumlahnya membeludak. Pengobatan gratis membuat warga berbondong-bondong ke puskesmas dan rumah sakit. Jumlah pasien berlipat, sedangka waktu pelayanan tetap sama. “Overload. Standar minimal (pelayanan) saja tidak bisa mereka penuhi.”

Untuk itu, Komisi bakal mengevaluasi pelaksanaan KJS. Igo berharap Pemprov DKI dan Askes segera memaparkan rencana mereka terkait pengunduran diri belasan rumah sakit. “Kami harap mereka sampaikan rencananya. Bisa enggak ada perubahan sistem?,” ujar Igo.


Sejauh ini, dia menambahkan, opini yang dia tampung dari pengelola sejumlah rumah sakit, mereka lebih memilih dibayar penuh meski lebih lama. “Yang penting dibayar penuh,” katanya.

ATMI PERTIWI

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

21 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

57 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

Capaian di Bidang Kesehatan, Anies Baswedan: Mulai Dari JKN hingga Rumah Sehat

9 Oktober 2022

Capaian di Bidang Kesehatan, Anies Baswedan: Mulai Dari JKN hingga Rumah Sehat

Anies Baswedan mengatakan peningkatkan layanan kesehatan warga melalui transformasi pelayanan RSUD di Jakarta dilakukan di berbagai aspek.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.

Baca Selengkapnya