Alat berat melakukan pengerukan Waduk Pluit, Jakarta, Selasa (23/4). Pengerukan dan pelebaran waduk untuk memaksimalkan fungsi waduk sebagai daerah tangkapan air. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta -Warga sisi barat Waduk Pluit berharap dilibatkan dalam pembongkaran bangunan usaha yang mulai berlangsung, Senin, 20 Mei 2013. Alasannya mereka belum mendapat indikasi diberi uang kerohiman dari proyek normalisasi. "Warga ingin membantu pembongkaran ini, terutama mereka yang pengangguran. Tentunya dibayar," ujar Sahroni kepada Tempo.
Sahroni melanjutkan, berdasarkan pertemuannya dengan warga hari Sabtu dan Ahad pekan lalu, penghuni Waduk Pluit mulai melunak soal proyek normalisasi. Mereka sadar menempati tanah negara, oleh karena itu mereka ingin terlibat dalam normalisasi ini namun dengan upah.
Sahroni berkata, ia belum tahu berapa upah yang diminta warganya. Alasannya, pertemuan hanya menghasilkan keputusan untuk melibatkan warga dan diberi upah. Ia mengaku harus membicarakan hal itu dulu dengan pihak Camat dan Lurah. (Baca: Pembongkaran Bangunan di Waduk Pluit Mulai Pagi)
"Sayangnya, pas pertemuan kemarin, Sekretaris Kecamatannya gak mau ketemu kami. Lah, padahal kan enggak mau diapa-apain, kami hanyak ingin menyampaikan aspirasi kami," ujar Sahroni yang mengaku permintaan warga ini adalah murni inisiatif warga.
"Warga tahu ini tanah negara, mereka tahu kalau ini adalah kebijakan pemerintah. Warga tidak akan melawan kebijakan pemerintah selama itu memang untuk rakyat dan warga dilibatkan," Sahroni menegaskan.
Tentang alasan lain, Sahroni berkata warga minta dilibatkan agar pembongkaran bangunan usaha ini tidak terkesan seperti pembongkaran paksa. Selain itu, juga untuk memastikan pembongkaran bangunan usaha ini tidak bablas hingga ke bangunan-bangunan rumah di belakangnya.
