TEMPO.CO , Jakarta:Anggota DPRD DKI, Taufiqurrahman, membenarkan ia dan 31 rekannya telah mengajukan hak interpelasi kepada Pemerintah Jakarta terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS). "Memang benar ada 32," kata Taufiqurrahman ketika dihubungi Tempo, Sabtu 25 Mei 2013.
Hak interpelasi yang diajukan 32 anggota dewan ini, menurutnya, jangan sampai diartikan bahwa DPRD DKI meminta Gubernur Jakarta Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya.
"Saya dari Partai Demokrat yang notabene mendukung kebijakan pemerintah. Jangan sampai dipelintir hak interpelasi ini sebagai langkah untuk melengserkan Gubernur. Saya dukung Pak Jokowi dan Pak Ahok. Tapi saya ingin program tidak memberatkan rakyat," katanya.
Berikut 32 nama anggota dewan yang menyepakati mengajukan hak interpelasi ke Pemerintah Jakarta:
Fraksi Partai Demokrat
1. Aliman Aat
2. Taufiqurrahman
3. Habib Alaydrus
4. Sandy
5. Neneng Hasanah
6. Siti Sofiah
7. Abdul Mutholib
8. Mujiyono
9. Agung Haryono
10. Nawawi
11. Lucky
12. Berlin
13. TS Yance
14. Hendry Ali
15. Marie Amadea
16. Mirna Na'Amin
17. Santoso
18. Hardi
19. DR Marthin
20. Maria Hernie
Fraksi PKB-PAN
21. Hidayat Ar Yasin
22. Moh Asyari
Fraksi PPP
23. Belly Bilalusalam
24. Matnoor Tindoor
25. Ichwan Zayadi
26. Abdul Aziz
Fraksi Partai Glokar
27. Ruddin Akbar Lubis
Fraksi Partai Hanura-PDS
28. Fahmi Zulfikar
29. Guntur
30. Farel Silalahi
31. Dr. Suprawito
32. Rukun Santoso
SUTJI DECILYA
Berita Terpopuler
Darin Mumtazah Pernah Nunggak Bayar Sekolah
Pasang CCTV, Malah Lihat Pacarnya Berselingkuh
Jokowi: Rumah Dinas Lurah dan Camat Akan Dicabut
Terhangat:
Kisruh Kartu Jakarta Sehat | Menkeu Baru | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah
Berita terkait
Capaian di Bidang Kesehatan, Anies Baswedan: Mulai Dari JKN hingga Rumah Sehat
9 Oktober 2022
Anies Baswedan mengatakan peningkatkan layanan kesehatan warga melalui transformasi pelayanan RSUD di Jakarta dilakukan di berbagai aspek.
Baca SelengkapnyaPetuah Ahok untuk Kepala Dinas Kesehatan, Ini Isinya
16 Agustus 2015
Ahok mengakui kesadaran masyarakat untuk berasuransi makin tinggi.
Baca SelengkapnyaAhok Larang Penerima KJP Dapat KIP
4 November 2014
Ahok menolak Kartu Indonesia Pintar digunakan di Jakarta.
Baca SelengkapnyaBPJS : Kartu Indonesia Sehat Hanya Brand Baru
30 Oktober 2014
Menurut Tono, Kartu Indonesia sehat akan dikelola oleh BPJS.
Baca SelengkapnyaPuan Jajaki Gabung KIS dengan BPJS
30 Oktober 2014
Menurut Puan, Kartu Indonesia Sehat Berbeda Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Baca SelengkapnyaKritik terhadap Program Kartu Indonesia Sehat
29 Agustus 2014
Pada umumnya para politikus, masyarakat, dan media massa beranggapan bahwa masalah kesehatan di negeri ini adalah masalah sulitnya orang miskin mendapatkan pelayanan pengobatan ketika sakit. Karena itu, konsep penyelesaiannya adalah menambah rumah sakit, puskesmas (balai pengobatan), penyediaan dokter, dan skema pembiayaan kesehatan bagi orang miskin. Joko Widodo mungkin pernah berhasil dengan program Kartu Sehat di Kota Solo dan beranggapan bahwa cara itu juga akan berhasil diterapkan di seluruh Indonesia. Untuk itu, dia mengajukan konsep Kartu Indonesia Sehat (KIS). Tapi Indonesia bukanlah Solo atau Jakarta, yang mempunyai sarana pelayanan pengobatan yang cukup dan sarana transportasi serta komunikasi yang sudah baik.
Punya KJS, Warga Tetap Bayar Biaya Persalinan
12 Juni 2014
Darsinah harus membayar biaya persalinan, padahal memegang Kartu Jakarta Sehat.
Baca SelengkapnyaJokowi Dicurhati Pasien Soal KJS di RS Pasar Rebo
18 Maret 2014
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyambangi RSUD Pasar Rebo untuk mengecek pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat.
Baca SelengkapnyaKisah Pasien KJS yang Sempat Ditolak 3 RS
18 Maret 2014
Pada Senin, 17 Maret 2014, tiga rumah sakit dilaporkan menolaknya dengan berbagai alasan.
Baca SelengkapnyaAda JKN, Pasien KJS Tetap Dilayani
6 Januari 2014
JKN justru menambah kuota penerimaan bayar iuran.
Baca Selengkapnya