Penumpang turun dari bus di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, pada masa Arus Balik, Selasa (14/9). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprediksi, jumlah pendatang baru yang memasuki Jakarta pada arus balik Lebaran kali ini sekitar 60 ribu orang atau lebih sedikit dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 69.554 orang. TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak akan menggelar operasi yustisi setelah Idul Fitri 1434 Hijriah. Langkah itu dinilai tak efektif menekan laju urbanisasi dari daerah ke Ibu Kota.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan operasi yustisi tidak berhasil membuat orang-orang kapok datang, mengadu nasib ke Jakarta. "Operasi yustisi ini sama saja seperti Tom and Jerry, makanya lebih baik kita benahi saja permukiman kumuh," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 16 Juli 2013.
Ahok beralasan, tak adanya kawasan permukiman kumuh akan membuat warga pendatang menumpang di rumah keluarga mereka. Bukan mencari tempat tinggal murah di lokasi kumuh.
Pemerintah juga ogah menanggapi para pemukim liar. "Pak Gub, kan, tidak mau yang model kejar-kejar dan tangkap begitu," ujar Basuki.
Sebagai gantinya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan menggalakkan operasi bina kependudukan untuk mensosialisasikan persyaratan menjadi warga DKI Jakarta. Di antaranya memiliki jaminan tempat tinggal, jaminan pekerjaan, dan surat keterangan pindah bagi yang akan menetap lebih dari satu tahun.
