Para Calon Kandidat pilkada kota Tangerang. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Tangerang - Komisi Pemilihan Umum Banten mengambil alih penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tangerang setelah Ketua KPU Kota Tangerang beserta tiga anggota KPU lainnya diberhentikan sementara dari jabatannya.
Pemberhentian sementara anggota KPU Kota Tangerang tersebut merupakan sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena dinilai melanggar kode etik pemilu dengan tidak meloloskan dua pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang. "Saat ini KPU Banten mengambil alih seluruh proses pelaksanaan Pilkada Kota Tangerang," ujar Ketua KPU Banten, Agus Supriatna, Senin 12 Agustus 2013.
Sesuai keputusan DKPP, kata Agus, Ketua KPU Tangerang dan tiga anggota KPU lainnya diberhentikan sementara sampai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang terpilih.
Komisioner KPU Tangerang yang dikenakan sanksi adalah Syafril Elain (Ketua KPU Kota Tangerang), dan tiga anggota KPU Tangerang: Munadi, Adang Suyitno dan Edy S Hafas. Mereka terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis DKPP, Jimly Asshiddiqie di gedung DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa 6 Agustus 2013.
Putusan DKPP ini merupakan buntut dari laporan bakal pasangan calon Ahmad Marju Kodri (AMK)-Gatot Supriyanto dan pasangan calon Arief R Wirmansyah-Sachrudin ke DKPP. Sebelumnya kedua pasangan itu dinyatakan tidak lolos oleh KPU Tangerang.
Keputusan DKPP membuat pasangan AMK-Gatot dan pasangan Arief-Sachruddin berhak ikut di Pilkada Tangerang, bersama tiga pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota lainnya yang sebelumnya telah dinyatakan lolos.
Meski telah mengambil alih, KPU Banten tidak akan mengubah jadwal Pilkada Kota Tangerang. Pilkada Kota Tangerang tetap digelar pada 31 Agustus 2013 dan kampanye sesuai jadwal dilaksanakan selama dua minggu sejak 14 hingga 24 Agustus.
