TEMPO.CO, Bekasi - Sekitar 85 orang pendatang terjaring operasi yustisi di terminal Kota Bekasi, Jawa Barat, hari ini, Selasa, 20 Agustus 2013. Mereka umumnya pendatang baru yang tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) atau memiliki KTP namun masa berlakunya telah habis.

Puluhan warga pendatang yang terjaring operasi disiplin administrasi kependudukan tersebut, kemudian diwajibkan mengikuti sidang tindak pidana ringan (tipiring) di tempat yang dipimpin hakim Firman Tambunan dan jaksa Aris Munandar. "Rata-rata diwajibkan membayar denda Rp 20 ribu," kata Yuyu Mulyati, Kepala Bidang Perkembangan Proyeksi Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, kepada wartawan saat menggelar operasi yustisi.

Operasi dilaksanakan pukul 09.00-11.00 WIB, dengan melibatkan sejumlah instansi, di antaranya Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), Dinas Perhubungan, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain menjaring 85 orang, petugas juga menjaring satu anak di bawah umur.

Menurut Yuyu, mereka yang terjaring operasi berasal dari berbagai daerah dan baru saja turun dari bus. Asal mereka antara lain, Solo, Jawa Tengah; dan Sumedang, Subang, Jawa Barat. Namun pemerintah Kota Bekasi tidak memaksa para pendatang tersebut untuk kembali ke daerah asalnya, sehingga mereka dibebaskan setelah membayar denda.

"Operasi tersebut hanya bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya membawa KTP yang masih berlaku," kata Yuyu.

HAMLUDDIN

Topik Terhangat:
Suap SKK Migas | Penembakan Polisi | Pilkada Jatim

Baca juga:
Suap Hakim, KPK Periksa Pejabat Kota Bandung
Keterlibatan Petinggi Kernel Singapura Ditelusuri
Dada Diperiksa KPK sebagai Tersangka
Bandung Tawarkan Bantuan Hukum untuk Edi Siswadi