Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli saat berbincang dengan media yang ditemui di ruangannya, Jakarta (26/8). Ahok menegaskan tidak akan mengganti Lurah ini hanya karena permintaan subjektif warga. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak setuju dengan pendapat Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi soal Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli. Diberitakan sebelumnya, Mendagri menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi penempatan Susan di Lenteng Agung yang menimbulkan protes sejumlah warga karena tak mau dipimpin lurah yang tak beragama Islam.
"Ini negara Pancasila, pemilihan pejabat bukan ditentukan orang yang menolak atau tidak menolak," kata Basuki ketika ditemui usai memimpin Apel Siaga Banjir, di silang barat Monas, Jumat, 27 September 2013. "Pak Mendagri harus belajar lagi konstitusi kalau gitu," ujarnya.
Basuki menjelaskan, ia dan Gubernur Joko Widodo pun hanya dipilih oleh 52,7 persen warga Jakarta pada 2013 lalu. "Sekarang saya tanya sama Mendagri, kalau ada empat juta orang protes di Balai Kota menolak kami, apa kami harus turun?" ujar dia.
Dia lalu menarik logika itu dalam kasus Lurah Susan. Memang ada sekitar 100 orang yang berdemo meminta dia dipindahkan. "Padahal warga Lenteng Agung ada 55.000, ini yang demo hanya 100 orang dan KTP-nya sebagian warga Depok," kata Basuki.
Sebelumnya diberitakan, Mendagri Gamawan Fauzi menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi penempatan Lurah Susan. Menurut dia ada prinsip the right man on the right place, the right man on the right job dalam menempatkan pejabat publik.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jokowi menyatakan hanya akan mengevaluasi Lurah Susan berdasarkan kinerjanya. Dia tidak akan memindahkan Susan berdasarkan keberatan warga atas agama yang dianut lurah tersebut.
