TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai evaluasi atas pemerintahannya yang sudah berjalan genap setahun kemarin, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, menyiapkan rencana untuk membongkar-pasang sejumlah satuan kerja perangkat daerah. Beberapa dinas selama ini dianggap kurang fokus, yang lain membuat manajemen tidak efektif.
Basuki menyebutkan, ada setidaknya tiga SKPD atau dinas yang bakal menjalani bongkar-pasang itu. Yang pertama adalah Dinas Pekerjaan Umum. “PU mungkin akan dibagi menjadi Dinas Air dan Dinas Jalan,” katanya saat ditemui di kantornya di Balai Kota DKI, Jumat 11 Oktober 2013.
Menurut dia, cakupan kerja Dinas Pekerjaan Umum saat ini terlalu besar sehingga banyak pekerjaan yang dirasanya kurang fokus. “Atas dasar itu, kami berencana membaginya.”
Sementara Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Dinas Pelayanan Pajak bakal digabung. Penyatuan, menurut Basuki, akan dipaksakan agar pengelolaan keuangan Ibu Kota bisa berjalan lebih efektif.
Peran Dinas Pajak selama ini, kata pria ceplas-ceplos yang biasa disapa Ahok itu, sebatas menerima pajak. Di tempat lain, Badan Pengelola Keuangan Daerah hanya mencatat aset-aset milik pemerintah DKI Jakarta. “Kami sedang mempertimbangkan akan jadi seperti apa (penggabungan itu) nantinya,” katanya sambil menambahkan, “Kalau di daerah lain, kan ada Badan Keuangan Daerah, itu termasuk aset dan pajak digabung.”
Tak cukup dengan penggabungan, akan dibuka pula koneksi langsung dari satuan kerja baru itu ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. “Keluar masuknya uang bisa kelihatan, kontrolnya pun lebih gampang,” kata Ahok.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Manggas Rudi Siahaan mengaku telah mengetahui adanya rencana perombakan satuan kerja yang kini dipimpinnya itu. Dia, yang mendapat promosi sebagai kepala dinas Februari lalu, juga membenarkan bahwa tugasnya terlalu banyak. “Ini semua sudah pernah dibicarakan,” katanya kemarin.
Namun, Manggas menambahkan, perlu kajian matang untuk bongkar-pasang di Dinas Pekerjaan Umum. Menurut dia, bisa saja satu dari Dinas Air dan Dinas Jalan digabung dengan dinas lainnya. Dia menunjuk Dinas Perhubungan. Dia menegaskan akan mengikuti keputusan yang akan diambil nanti. “Kami bagaimana yang terbaik menurut pimpinan,” katanya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan tak akan ada reformasi di struktur Dinas Perhubungan dalam waktu dekat. Ini meski tingkat aduan yang masuk dari sektor tersebut adalah yang tertinggi selama setahun pertama pemerintahannya di Jakarta
Menurut Jokowi, problem di lapangan pada sektor transportasi memang terlalu rumit. “Kalau saya merombak Dinas Perhubungan dan bisa tidak macet, saya rombak detik ini juga,” ujarnya kepada tim Tempo di rumah dinasnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin lalu.
SUTJI DECILYA | ANGGRITA DESYANI | SYAILENDRA | WURAGIL
Topik terhangat:
Ketua MK Ditangkap | Dinasti Banten | Dolly Riwayatmu | Info Haji
Berita lainnya:
Gereja Tolak Upacara Pemakaman Mantan Kapten Nazi
Kejar Jokowi, Empat Wartawan Kecopetan
Evan Dimas Tetap Ingin Bermain di Persebaya 1927
VO2Max Tinggi, Evan Dimas Bagai Mobil Tangki Besar
