TEMPO.CO, Bekasi - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mulai membuat folder air sebagai resapan untuk meminimalisasi banjir di wilayah setempat. Dari empat yang bakal dibangun itu, baru satu yang siap digunakan.

"Satu folder bekas pemancingan di Perumahan Galaxi, Bekasi Selatan, sudah bisa digunakan," kata Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi, Tri Adhianto, Ahad, 3 November 2013.

Tri mengatakan, selain di Perumahan Taman Galaxi, tiga folder air lainnya bakal dibangun di kawasan Pengasinan Rawalumbu, Aren Jaya, Karang Kitri, dan pembuatan Kalimati di Kartini.

"Pembuatan setiap folder air dibutuhkan dana sekitar Rp 125 miliar," katanya. "Lengkap dengan pompa air serta rumahnya." Tri menuturkan, pembuatan folder di kawasan Pengasinan tinggal menunggu kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Sebab, wilayah itu merupakan perbatasan. Sejauh ini hanya pembangunan konstruksinya, sementara lahan seluas 5.000 meter sudah dibebaskan.

"Kalau di Aren Jaya belum sama sekali. Kami butuh lahan seluas 5.000 meter persegi untuk membuat folder di wilayah itu," katanya. "Di Karang Kitri sudah bebas, tinggal konstruksinya," ujarnya. (Baca: Bekasi Usul Pembangunan Folder Air di PGP)

Tri mengatakan, apabila seluruhnya sudah dibangun, besaran banjir yang kerap terjadi di Kota Bekasi bakal menurun. Namun untuk titik banjir masih tetap ada. Saat ini, Tim Taruna Siaga Bencana memetakan sebanyak 32 titik.

"Untuk tanggul, pemerintah pusat sudah mulai melakukan penurapan dari wilayah Pondok Gede Permai sampai Pekayon," ujarnya.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan pihaknya pesimistis penanganan persoalan banjir dapat selesai. Pasalnya, penyerapan APBD di dinas terkait sebesar Rp 300 miliar baru terserap 20 persen. Adapun dari jumlah itu, khusus untuk banjir dianggarkan Rp 60 miliar.

"APBD belum menyelesaikan banjir, baru perbaikan jalan arteri dengan drainasenya," kata Rahmat. Perbaikan itu hingga saat ini masih berlangsung.

Lebih lanjut, kata dia, pihaknya meminta penanganan banjir melibatkan pemerintah provinsi. Sebab, banyak persoalan yang harus dilakukan dengan kerja antar-pemerintahan perbatasan, baik yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun DKI Jakarta.

"Penyelesaian harus dilakukan oleh provinsi," katanya. "Kalau pemerintah daerah sendiri yang melakukan, jangan harap selesai. Bisa-bisa 10 tahun lagi Kota Bekasi tenggelam," ujarnya.

ADI WARSONO

Berita Terpopuler
Mayat Wanita dalam Koper Gegerkan Warga Bogor
Perampok Mahasiswa UI Ditangkap
84 Laporan Pornografi dan Pornoaksi Pelajar 2013
Ada 20 Luka Tusukan pada Tubuh Mayat Dalam Koper
Hercules Merasa Tak Terlibat Pemerasan