Kasus Brimob Mabuk Penembak Satpam Diminta Diawasi

Reporter

Rabu, 6 November 2013 09:15 WIB

Petugas Provost membawa senjata milik tersangka W yang digunakan untuk menembak seorang satpam Bachrudin di kawasan Ruko Seribu, Cengkareng, Jakarta Barat (5/11). Bachrudin tewas ditembak oleh anggota Brimob dengan inisial W menggunakan sejata api. TEMPO/ Marifka Wahyu Hidayat.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala meminta proses hukum yang berjalan terhadap pelaku penembakan satpam terus dikawal. Sebab, pelanggaran yang dilakukan Briptu Wawan, pelaku penembakan di Cengkareng, Jakarta Barat, kemarin, sudah masuk ranah pidana.

"Kalau sudah masuk pidana begini, tidak ada atasan yang melindungi. Seharusnya dipecat tidak hormat," kata Adrianus ketika dihubungi pada Rabu, 6 November 2013.

Status pelaku sebagai anggota Satuan Brimob membuat jerat hukum yang dia hadapi menjadi berlapis. Di antaranya proses pelanggaran kode etik kepolisian dan pidana. "Tinggal dikawal supaya sesuai aturan," kata dia.

Adrian, yang merupakan profesor kriminologi di Universitas Indonesia itu, menjelaskan kejahatan seperti yang dilakukan Briptu Wawan tak lantas dipengaruhi psikologisnya sebagai anggota Brimob. Apalagi pelaku juga dikabarkan mabuk saat menembak korban. "Kalau di bawah pengaruh alkohol, kan, memang susah menjaga perilaku, tidak hanya anggota Brimob," kata dia.

Oleh sebab itu, dia meminta polisi lebih ketat menegakkan aturan terhadap anggota. "Kalau melanggar, langsung diberi sanksi, supaya ada efek jera," kata dia. Pelanggaran itu termasuk mengkonsumsi zat yang menghilangkan kesadaran, seperti alkohol dan narkoba.

Saat mabuk, Briptu Wawan menembak satpam di Kompleks Seribu Ruko, Kompleks Galaxy, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Selasa, 5 November 2013. Satpam bernama Bachrudin itu tewas seketika akibat tertembak di dada kirinya. Musababnya, dia menolak memberi hormat dan push-up seperti yang diperintahkan pelaku pada saat mabuk.

ANGGRITA DESYANI







Topik Terhangat:
Vonis Fathanah | Dinasti Banten | Roy Suryo Marah di Pesawat | Suap Akil Mochtar | Amnesti TKI |

Terpopuler:
SBY Lempar Kemacetan ke Gubernur, Ini Kata Jokowi
Kata Pakar Soal Bahasa Tubuh SBY
10 Parfum Berkelas, Kesukaan Wanita seperti Atut
Insiden Es Tebu Rombongan Golkar Riuh di Twitter
Gadis Virtual Sukses Deteksi Ribuan Pedofil
Anak Jenderal Jadi Tersangka Tabrak Lari 10 Siswa
Mobil Vitalia Shesya dari Fathanah Dirampas

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

9 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

10 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

16 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya