Kritik Mobil Murah, Jokowi Minta Insentif Pajak

Reporter

Editor

Suseno TNR

Sabtu, 9 November 2013 03:56 WIB

Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengenakan helm dan pakaian proyek saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan lima pasar rakyat di pasar Manggis, Jakarta (6/11). Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO , Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sudah sejak awal menyatakan keberatannya atas kebijakan low cost green car(LGCG) atau mobil murah ramah lingkungan. Menurut dia, penghilangan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) justru membuat harga mobil lebih terjangkau. Ujung-ujungnya, Jakarta akan semakin macet dengan hadirnya mobil-mobil murah itu. (Baca:Jokowi: Mobil Murah Bikin Jakarta Tambah Macet)




Jokowi tidak berdaya untuk menentang kebijakan pemerintah pusat itu. Dia menawarkan jalan tengah dengan meminta keringanan pajak untuk bus angkutan umum. Namun permintaan itu hingga sekarang belum mendapat jawaban dari pemerintah pusat.

"Kalau mobil murah diberi insentif pajak, seharusnya transportasi murah bisa diberikan pajak 0 persen dong," katanya di rumah dinasnya di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 8 November 2013.

Jokowi menilai, harga bus yang dibeli untuk transjakarta masih terlalu mahal. Misalnya saja bus gandeng merek Zhong Tong yang digunakan sejumlah operator, seharga Rp 3,35 miliar per unit. Dengan harga semahal itu, tentu tarif transjakarta sulit untuk ditekan.Padahal, sarana angkutan umum yang murah bisa dijadikan solusi untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta.



ANGGRITA DESYANI

Baca juga:
Jakarta Macet, SBY Lempar Tanggung Jawab ke Jokowi

SBY Sindir Jakarta Macet, Dishub Bela Jokowi
Ini Alasan Jakarta Semakin Macet

Soal Mobil Murah, Prabowo Sependapat dengan Jokowi

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

21 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

57 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Mengenal Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Variannya

12 November 2023

Mengenal Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Variannya

PPnBM adalah sebuah pajak penjualan yang dikenakan pada produsen barang-barang mewah yang memproduksi atau mengimpor barang-barang itu.

Baca Selengkapnya

Memahami Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Apa yang Termasuk Kena PPnBM?

9 Maret 2023

Memahami Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Apa yang Termasuk Kena PPnBM?

PPnBM merupakan sebuah pajak yang dikenakan pada barang-barang mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya