Polisi Korban Pemukulan Kapolres Kembali Bertugas  

Reporter

Editor

Ali Anwar

Selasa, 3 Desember 2013 20:12 WIB

ilustrasi pemukulan. tbo.com

TEMPO.CO, Jakarta - Brigadir Syarif Kiat, anggota tim buru sergap Kepolisian Sektor Taman Sari yang menjadi korban pemukulan Kepala Kepolisian Resor Jakarta Barat Komisaris Polisi Fadil Imran, sudah kembali bertugas.

"Kondisi fisik dia sudah membaik, sudah bertugas kembali sejak Senin," ujar atasan Syarif, Kepala Unit Reserse dan Kriminal Polsek Taman Sari, Ajun Komisaris Polisi Ferio Ginting, saat dihubungi Tempo, Selasa, 3 Desember 2013.

Ferio mengaku tidak mengetahui kejadian yang menimpa Syarif. Namun, didasari laporan anak buahnya, dia mendapat gambaran bahwa pemukulan Syarif oleh Fadil terjadi setelah latihan gabungan pengamanan pemilu di kantor Kepolisian Sektor Palmerah, Jakarta Barat, Jumat, 29 November 2013.

"Kejadian itu hanya salah paham," ujar Ferio. Sewaktu latihan, Syarif diduga tidak berfokus memperhatikan pengarahan karena lelah setelah menjalani tugas piket pada malam harinya.

Dalam latihan itu, beberapa anggota polisi, kata Ferio, tidak serius padahal latihan ini sudah dilakukan selama lima hari. Saat Kapolres Fadil memberikan pengarahan, Syarif terlihat menunduk. "Karena itu dia dipanggil dan ditegur." Saat itulah insiden terjadi.

Bahkan, Ferio menuturkan, setelah kejadian itu Brigadir Syarif langsung melapor dan minta izin tetap bekerja. "Dia bilang mau tetap bertugas." Namun, ujarnya, pihak keluarga Syarif melarang karena luka-luka yang diderita terlihat parah.

Dalam laporannya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya pada Sabtu malam, 30 November 2013, Syarif menyebut dirinya dipukul di bagian dahi, ditendang pada dada, dan disuruh koprol. Akibatnya, Syarif mengalami luka di bagian dada, rusuknya retak, dan bibirnya pecah.

Pengacara Syarif, Munir Karioti, mengatakan kasus ini tengah dibahas di kalangan internal keluarga Syarif. "Orang tua Syarif akan datang langsung dari Ambon ke Jakarta untuk membahas masalah ini." Dia membantah pihak Syarif telah mencabut laporan tersebut.

PRAGA UTAMA

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

12 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

13 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

19 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya