TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad memuji reformasi birokrasi di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sejak kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Samad menilai Jokowi berhasil menerapkan sistem promosi birokrat pemerintahan, salah satunya melalui lelang jabatan.
"Jakarta ini merupakan role model bagi daerah lain," kata Samad dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Balai Kartini, Jakarta Selatan, pada Rabu, 4 Desember 2013.
Jokowi menjelaskan kunci pembenahan birokrasi di wilayah pemerintahannya dimulai dari rekrutmen, yakni melalui sistem lelang jabatan. Promosi jabatan juga harus dilakukan secara terbuka dan transparan, berdasarkan semangat pelayanan masyarakat, bukan berdasarkan suka atau tidak suka terhadap personal.
"Setelah berhasil untuk camat dan lurah, sedang dijalankan untuk kepala sekolah dan puskesmas," kata Jokowi. "Sistem harus dipaksa untuk diikuti, setelah itu tinggal manajemen kontrol." (Baca juga: KPK Ingin Virus Integritas Jokowi Menular)
Dalam acara yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, hadir juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar dan Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto. Azwar menuturkan, perubahan dalam pembenahan birokrasi juga bisa diterapkan dalam lingkup parlemen.
"Sistem harus terbuka, akuntabel, dan transparan agar masyarakat dapat terinformasi," kata Azwar.
