Warga menyapa gubenur DKI Jakarta Joko Widodo usai berolahraga di hari bebas kendaraan bermotor di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (8/12). Gubenur DKI Jakarta Jokowi disela-sela kesibukannya menyempatkan berolahraga dan menyapa warga yang beraktivitas di kawasan tersebut . TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi salah satu pembicara dalam 'Diskusi Membangun Pelayanan Publik yang Profesional dan Antikorupsi' di kantor Kementerian Hukum dan HAM di Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dia mengisi diskusi bersama Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada Senin, 23 Desember 2013.
Awalnya, Jokowi memamerkan sejumlah program di Jakarta, seperti Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, serta pembelian alat berat dengan sistem e-katalog yang lebih efisien. Topik itu sudah sering dia ulang saat menjadi pembicara.
Suasana baru berubah hangat saat masuk ke sesi tanya jawab. Sulastri, salah seorang peserta diskusi, menyarankan agar Jokowi membagi anggarannya ke daerah yang lebih tertinggal. Menurut wanita paruh baya itu, semua permasalahan di Jakarta bersumber dari tingginya urbanisasi ke Jakarta.
"Jadi, daripada membangun proyek mahal seperti MRT lebih baik uangnya diberikan saja untuk membangun daerah lain," kata Sulastri yang mengenakan batik dan kerudung hijau.
Menjawab protes itu, Jokowi mengakui bahwa urbanisasi memang merupakan salah satu masalah utama di Jakarta. Padatnya penduduk yang datang dari daerah di sekitar Jakarta memang menjadi sumber utama berbagai persoalan di Jakarta, seperti permukiman liar.
Tetapi, dia tak mau disalahkan karena pembangunan ekonomi yang terpusat di Jakarta. Menurut Jokowi, Pemerintah Pusat yang seharusnya bertanggung jawab memeratakan pembangunan. "Kesenjangan (perekonomian Jakarta dengan daerah lain) memang sangat tinggi, tetapi itu bukan tanggung jawab DKI melainkan tanggung jawab pusat," katanya.
Menurut Jokowi, 65 persen uang di Indonesia berputar di Jakarta. Investor pun lebih banyak menanamkan modalnya di Jakarta. Oleh sebab itu, tak heran jika kemudian semua orang berbondong-bondong mengadu nasib di ibu kota. "Seharusnya, pemerintah pusat juga mendorong perputaran uang ke daerah lain," ujar Jokowi.
