Operator Bus Transjakarta Curhat ke Jokowi

Reporter

Editor

Pruwanto

Selasa, 31 Desember 2013 13:58 WIB

Seorang petugas saat melintasi bus TransJakarta gandeng bekas dari Cina di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (4/12). Pemerintah DKI menambah armada TransJakarta untuk menunjang transportasi masal dan operasi busway di semua koridor. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengumpulkan delapan operator bus di pool nis Hek, Kramat Jati, Jakarta Timur lima hari setelah kejadian roda bus Transjakarta lepas, Selasa, 31 Desember 2013.

Jokowi meminta para operator memperhatikan pemeliharaan bus secara detil sesuai lembar checklist yang ada. Jokowi menanyakan apakah prosedur pemeliharaan bus sudah dijalankan. "Kita blak-blakan saja, kalau belum, bilang belum," kata Jokowi. Tapi perwakilan operator kompak menjawab sudah sesuai prosedur.

Usai pertemuan selama tujuh menit itu, para operator mengungkapkan unik-uneknya. Manajer Operasional PT Trans Mayapada, Richo Novie misalnya mengeluhkan waktu pembayaran operator pada tanggal 20 setiap bulan. PGN selaku pemasok bahan bakar gas meminta pembayaran tanggal 15. "Jadi kami harus talangi dulu."

Menurutnya, itu cukup mengalihkan anggaran yang harusnya buat pemeliharaan dan operasional. Terlebih, rasio BBG mencapai 50 persen dari keseluruhan pembayaran. "Setengahnya habis buat BBG aja." Dia berharap, rasio itu bisa diturunkan jadi 25 persen.

Kedua, Richo meminta SPBG di pool tersebut diaktifkan. Menurut dia, SPBG milik swasta di sana sudah ada sejak 2008, namun belum diaktifkan karena belum ada aliran gas. Padahal penambahan SPBG urgen untuk operasional bus.

Richo sempat berkomentar soal kondisi bengkelnya yang dikritik Jokowi. Menurut dia, kondisi bengkel dengan lantai berjelaga adalah hal biasa. "Namanya juga bengkel di Indonesia, memang begitu."

Kamis, 26 Desember lalu, roda bus Transjakarta lepas di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Roda bus bernomor seri JTM 039 itu terlepas akibat patah as.

ATMI PERTIWI

Berita Terpopuler
Soal Legalisasi Pelacuran, Ahok: Jangan Munafik
Warga Puncak Diizinkan Melintas Jalur yang Ditutup
Lima Polisi Dipecat di Jakarta Utara
Jokowi Larang Konvoi Tahun Baru

Berita terkait

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

1 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

5 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

7 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

17 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

18 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

19 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

23 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya