TEMPO.CO, Jakarta - Berlakunya sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2014 ini membuat program Kartu Jakarta Sehat (KJS) milik Provinsi DKI Jakarta melebur ke dalamnya. Nantinya, program kesehatan yang berjalan mulai November 2012 itu bakal ikut serta dalam sistem JKN.
Tapi, Anda yang sudah terdaftar dalam program KJS tak perlu khawatir. Soalnya, peserta KJS sudah otomatis beralih status menjadi peserta JKN.
"Dalam tiga bulan, kartunya akan diganti menjadi kartu JKN," kata Kepala Dinas Kesehatan Dien Emmawati dalam acara pencanangan KJN untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di RS Fatmawati, Rabu, 1 Januari 2014.
Malah ada keuntungan yang didapat masyarakat dengan adanya JKN. "Warga bisa berobat di rumah sakit di luar Jakarta, soalnya ini sudah masuk dalam sistem nasional, bukan hanya DKI," katanya.
Pemprov DKI juga tetap membuka pendaftaran peserta JKN di puskesmas. Caranya, dengan membawa KTP Jakarta, kartu keluarga, dan pas foto. "Peserta KJN ini juga akan kami evaluasi setiap tiga bulan, karena mungkin ada peserta yang meninggal, lahir, atau pindah domisili," ujar Dien.
Keuntungan juga didapat Pemprov DKI Jakarta. Soalnya, kini mereka berbagi tanggungan dengan pemerintah pusat untuk membiayai asuransi kesehatan warga tak mampu. Sebanyak 1,2 juta penduduk miskin yang tercatat Badan Pusat Statistik akan dibiayai oleh pemerintah pusat. Sementara 2,3 juta warga rentan miskin akan dibiayai oleh Pemprov DKI Jakarta.
Saat ini sudah ada 3,4 juta warga yang sudah terdaftar sebagai peserta KJS. Pemerintah berharap warga bisa berinisiatif mendaftarkan dirinya secara aktif di puskesmas. Jangan menunggu sakit baru mengurus kartu.
Preminya pun turun menjadi Rp 19.225 per orang setiap bulan. Tahun lalu, Pemprov DKI membayar premi Rp 23.000 per orang setiap bulan. "Asuransi kan begitu, semakin banyak pesertanya akan semakin murah," kata Dien.
Padahal, jumlah tagihan yang bisa dibayarkan pemerintah ke rumah sakit peserta JKN akan bertambah. "Tarif Ina-CBGs tahun ini naik 53 persen dibandingkan tahun lalu," ujar Dien.
Menurut dia, pemerintah pusat sudah mendapat masukan dari uji coba program di Jakarta selama 2013. Sepanjang tahun lalu, rendahnya tarif biaya kesehatan menjadi keluhan utama rumah sakit, terutama rumah sakit swasta.
ANGGRITA DESYANI
Berita terkait
Penghapusan Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan Tinggal Tunggu Izin Jokowi dan..
7 Agustus 2022
Pemerintah hingga kini masih belum memutuskan kapan dimulainya pemberlakuan kelas rawat inap standar atau KRIS pada layanan BPJS Kesehatan maupun perubahan tarif iurannya. Perubahan layanan itu akan menghapuskan sistem kelas 1, 2, dan 3 bagi peserta yang rawat inap.
Baca SelengkapnyaDJSN Bicara Soal Pendanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan
16 Februari 2022
Dewan Jaminan Sosial Nasional memastikan dana awal program Jaminan Kehilangan Pekerjaan mencukupi untuk beberapa tahun ke depan.
Baca SelengkapnyaUsut Suap Bupati Jombang, KPK Temukan Potensi Penyimpangan SJSN
6 Februari 2018
Kajian KPK menunjukkan kelemahan dan potensi penyimpangan dalam dana kapitasi SJSN terbagi menjadi empat aspek.
Baca SelengkapnyaBPJS Ketenagakerjaan Keluhkan Banyak Perusahaan Belum Daftar
20 April 2017
BPJS Ketenagakerjaan menargetkan perusahaan yang patuh dalam mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan mencapai 85 persen.
Baca SelengkapnyaBegini Cara Pemerintah Tekan Defisit di Program Jaminan Kesehatan
30 Maret 2017
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan ada opsi
yang digodok pemerintah untuk menekan defisit program jaminan
kesehatan nasional.
Kepala BPJS: Abdi Dalem Keraton Berhak pada Jaminan Sosial
24 April 2016
Abdi dalem, menurut dia masuk kategori pekerja informal, meskipun menerima gaji dari APBD dan honor dari dana keistimewaan.
Baca SelengkapnyaAbdi Dalem Keraton Yogya Dapat Gaji dan Honor dari Negara
24 April 2016
Beberapa jadi abdi dalem, di antaranya Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo dan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti.
Baca SelengkapnyaAbdi Dalem Keraton Yogyakarta, Abdi Raja atau Pegawai?
24 April 2016
Barulah sejak UU Nomer 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY disahkan pada 2012, Suyatman dan abdi dalem lainnya berlega hati.
Baca Selengkapnya86.558 Warga Makassar Terima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan
27 Januari 2016
Pemerintah menyediakan dana Rp 48 miliar untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi warga miskin.
Asosiasi Pengusaha: Jaminan Sosial Membebani Pekerja
14 Desember 2015
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meyakini kepesertaan pekerja dalam program jaminan sosial membebani pekerja kelas kecil dan menengah
Baca Selengkapnya