Pemerintah Tutup Terminal, Publik Bisa Menggugat  

Reporter

Senin, 6 Januari 2014 13:31 WIB

Operator bus antar kota dan antar provinisi (AKAP) melakukan unjuk rasa menolak rencana penutupan terminal Lebak Bulus, Jakarta, (6/1). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Penutupan Terminal Lebak Bulus menuai protes dari sejumlah pihak, termasuk pengusaha angkutan umum. Menurut pengamat kebijakan publik, Tubagus Haryo Karbyanto, keputusan Pemerintah Provinsi DKI menutup terminal itu bisa saja digugat melalui jalur-jalur yang berlaku. “Kalau memang tidak terima, bisa gugat secara hukum dan kebijakan,” katanya saat dihubungi, Senin, 6 Januari 2014.

Sebelumnya, sejak hari ini, Senin, 6 Januari 2014, operasional Terminal Lebak Bulus akan dihentikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun depo Mass Rapid Transit di lokasi terminal seluas 2 hektare tersebut. Akibat ditutupnya terminal bus antarkota dan antarprovinsi yang biasa beroperasi dari dan menuju terminal ini harus pindah ke terminal lain.

Tubagus mengatakan, gugatan itu bisa saja diajukan ke pengadilan tata usaha negara. Soalnya, pemerintah melakukan penutupan terhadap sebuah fasilitas publik yang sudah biasa digunakan dan menjadi sumber mata pencaharian banyak orang. “Gugatan itu bisa per orang atau class action (gugatan publik),” katanya. (Baca: Jokowi Sebut Ada yang Tunggangi Demo Lebak Bulus)

Sebuah kebijakan publik, ujar dia, harus sudah melalui sejumlah proses sosialisasi yang matang sebelum dieksekusi. Dia menganggap munculnya penolakan itu terjadi lantaran sosialisasi yang dilakukan pemerintah cenderung satu arah. “Nanti biarkan hakim yang memutuskan apakah kebijakan itu sudah tepat atau keliru,” ujarnya.

Selain itu, pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan kebijakan itu juga dapat melapor ke Ombudsman. Aduan itu juga, menurut Tubagus, cukup tepat karena lembaga tersebut memang dibentuk untuk membahas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah.

Adapun tadi pagi sekitar 300 orang gabungan berbagai elemen masyarakat Terminal Lebak Bulus berdemonstrasi di dalam lingkungan terminal. Sejak pukul 09.00 mereka memulai orasi dan berkeliling di area terminal. Meski sempat turun ke jalan, massa tidak sampai melakukan pemblokiran jalan seperti yang dikhawatirkan sebelumnya.

DIMAS SIREGAR







Berita Terpopuler
Meski Diprotes, Terminal Lebak Bulus Tetap Ditutup
Polisi: Perhiasan Rp 20 Miliar Hilang di Kalimantan
Rumah Keluarga Terduga Teroris Tanpa Pagar
Kronologi Penusukan Polisi Tangerang di Kalijodo

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

22 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

59 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

5 Fakta Proyek MRT Jakarta Fase 2

18 November 2022

5 Fakta Proyek MRT Jakarta Fase 2

Selama masa pengerjaan proyek MRT Jakarta, ada penemuan bekas rel trem peninggalan zaman kolonial Belanda.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.

Baca Selengkapnya