TEMPO.CO, Bekasi - Pemerintah Kota Bekasi telah menyelesaikan Detailed Engineering Design (DED), sepanjang 16 kilometer ruas jalan kota akan diubah statusnya menjadi jalan provinsi. Jalan tersebut ditargetkan rampung pada 2016 mendatang.
Sekretaris Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi, Mohammad Ridwan, menyebutkan jalan yang bakal berubah statusnya itu ialah Jalan Raya Pekayon-Pondokgede dengan panjang 12 kilometer dan Jalan Raya Hankam Pondokgede-Jatisampurna dengan panjang 10 kilometer. "DED yang belum selesai dari Jatiasih ke Pondokgede," kata Ridwan, Ahad, 12 Januari 2014.
Ridwan mengatakan, jalan itu akan diperlebar menjadi 12 meter dari lebar yang ada saat ini mencapai 7 sampai 9 meter. Karena itu, dibutuhkan pembebasan lahan sekitar 2 meter di sisi kanan dan kiri sepanjang jalan tersebut. "Pengerjaan fisik dilakukan setelah pembebasan lahan," ujarnya.
Ia menambahkan, apabila status jalan itu sudah berubah, pemeliharaan maupun perbaikan seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kota Bekasi nanti hanya mengusulkan setiap titik jalan yang butuh perbaikan.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, pembebasan lahan rencananya dilakukan pada tahun 2015. Ia belum bisa memastikan nilai anggaran yang dibutuhkan. Sebab, sampai saat ini masih dalam tahap pengkajian di bagian pertahanan.
Namun demikian, untuk meringankan beban pemerintah daerah, dia bakal meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat. "Nanti 2015 bisa langsung bertahap pembangunan fisik," kata Rahmat, Ahad, 12 Januari 2014.
Secara terpisah, anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Ratu Tatu Sukarsih, mendukung wacana pemerintah setempat untuk mengubah status Jalan Pekayon-Pondokgede dan Pondokgede-Jatisampurna menjadi jalan provinsi dari jalan kota.
"Eksekutif harus intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat," kata Ratu. Menurut dia, sosialisasi itu menghindari konflik yang terjadi di masyarakat ketika pembebasan lahan guna pelebaran tersebut. Pasalnya, hal itu kerap ditentang karena harga yang ditawarkan pemerintah dianggap tak sesuai permintaan masyarakat.
"Kan sudah ada NJOP (nilai jual obyek pajak). Itu yang harus disosialisasikan. Selain itu, warga harus tahu asas manfaat juga penting," ujar politikus asal Partai Demokrat tersebut.
Ratu menilai, apabila jalan itu sudah direalisasikan, banyak manfaat bagi masyarakat. Selain mengurai kemacetan, juga dinilai mampu meningkatkan perekonomian di sekitar jalur tersebut. Bahkan, nilai jual harga tanah akan meningkat. "Meningkat secara otomatis. Apalagi, akan dibangun terminal tipe A di Kebantenan, Jatiasih."
ADI WARSONO
Berita lain:
Ini Kata Bakrie Setelah Beli Path Rp 304 Miliar
SBY Lebih dari Tiga Jam Rapat di Cikeas
Tottenham Bungkam Crystal Palace 2-0
Investasi Bakrie di Path Berisiko Tinggi
Ariel Sharon Meninggal
Bakrie Beli Path, Bagian dari Kampanye?
Gubernur Jateng Tolak Anggaran Bantuan Sosial DPRD
Operator di Waduk Pluit: Siaga Satu Lebay
Hercules Emoh Dirawat di RS Polri
Berita terkait
Pj. Bupati Banyuasin Tinjau Langsung Kondisi Jalan Poros Kecamatan Air Salek
1 jam lalu
Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, Hani Syopiar Rustam, meninjau langsung jalan Desa Srikaton menuju ke Jalan Perambahan, pada Minggu, 28 April 2024.
Baca SelengkapnyaKoneksikan Jalan Pesisir Utara ke Jakarta dan Bandara Soekarno-Hatta, Pemkab Tangerang Gelontorkan Rp 40,2 Miliar
33 hari lalu
Pemkab Tangerang menggelontorkan dana Rp 40,2 miliar untuk mengkoneksikan jalan di pesisir utara Tangerang ke Jakarta dan Bandara Soekarno-Hatta.
Baca SelengkapnyaFasilitasi Akses, Pemkab Kediri Perluas Jalan Menuju Bandara
24 November 2023
Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan percepatan pembangunan prasarana menuju bandara.
Baca SelengkapnyaPerjuangan Bupati Arief Rohman Membangun Jalan Randublatung-Getas
8 November 2023
Pembangunan ruas jalan Randublatung - Getas yang nantinya bisa mempermudah akses masyarakat dari Blora menuju Ngawi, Jawa Timur dan sebaliknya, sudah mulai dilakukan.
Baca SelengkapnyaSatgassus Polri Pantau Proyek Pembangunan Jalan agar Tak Diselewengkan
28 Juni 2023
Satgassus Polri memantau proyek pembangunan jalan di Ponorogo, Jawa Timur, yang dibiayai dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional
Baca SelengkapnyaKata Menteri PUPR Soal Anies Baswedan Bandingkan Jalan Era Jokowi Vs SBY
25 Mei 2023
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta agar pernyataan bakal capres Anies Baswedan soal pembangunan jalan era Jokowi vs SBY tak dijadikan polemik.
Baca SelengkapnyaKurang Bukti, Relawan Ganjar Pranowo Gagal Polisikan Anies Baswedan soal Pembangunan Jalan Era Jokowi
24 Mei 2023
Upaya relawan Ganjar melaporkan Anies Baswedan ke Bareskrim gagal karena kurang alat bukti. Ke depan mereka akan datang lagi dengan bawa bukti.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta Pelebaran Jalan di Sekitar Kawasan IKN Biar Tak Macet
18 Maret 2023
Jokowi memerintahkan empat menterinya untuk mengebut pembangunan alias peningkatan konektivitas jalan daerah termasuk di kawasan IKN
Baca SelengkapnyaSolusi Mengatasi Kemacetan Di Jakarta tanpa Proyek Infrastruktur, Pakar: Lupakan ERP
23 Februari 2023
Darmaningtyas menyarankan pemerintah tidak melanjutkan rencana jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) untuk mengatasi kemacetan.
Baca SelengkapnyaJalan Cikarang-Cibarusah Tak Kunjung Rampung, Warga Setempat MInta Kontraktor Ditegur
9 Januari 2023
Pembangunan ruas jalan Cikarang-Cibarusah tahap pertama ini seharusnya rampung pada 20 Desember 2022.
Baca Selengkapnya