Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Ucok Sky Khadafi saat menjelaskan wajah APBD DKI Jakarta di warung Daun, Jakarta, Minggu (24/01). TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi membantah tudingan bahwa lambannya pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2014 karena adanya anggota yang ingin mendapatkan uang. Menurut Sanusi, seringnya pengesahan diundur karena masalah teknis.
"Enggak ada, itu lebih pada masalah teknis," kata Sanusi ketika dihubungi Tempo, Rabu 22 Januari 2014. Sanusi menjelaskan, pengetokan RAPBD diundur karena adanya perubahan anggaran yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Karena ada itu saja."
Sebelumnya, Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Kadafi menyayangkan pengesahan RAPBD yang telat. Uchok menduga para anggota DPRD hanya mementingkan urusan pribadi dan partainya. "Mereka memperebutkan bagian jatah, apalagi ini menjelang pemilu," ucap Uchok kepada Tempo.
Sanusi menjelaskan, selama proses pembahasan RAPBD, semua partai cukup kooperatif. Tidak ada partai yang berusaha menjegal pengesahan RAPBD. "Kalau ada, pasti kami Gerindra dan PDI Perjuangan yang teriak pertama kali," kata politikus Gerindra tersebut.
Sebenarnya, Sanusi melanjutkan, sidang paripurna pengesahan RAPBD dapat dilakukan pada Desember. "Karena ada penambahan sebesar Rp 2.5 triliun sehingga harus dibahas lagi. Uang itu untuk apa?" Kata Sanusi. "Jika tidak ditambah sudah selesai, bisa paripurna Desember," dia menambahkan.
