Wakil Gubenur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pengambilalihan manajemen Pengangkutan Penumpang Jakarta kemungkinan tidak akan rampung pada awal tahun ini karena adanya momen Pemilihan Umum atau Pemilu. "Karena sudah masuk tahun politik, sepertinya harus tunggu Oktober," kata Ahok, sapaan akrabnya, saat ditemui di kantornya pada Kamis, 23 Januari 2014.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan manajemen unit pelayanan transportasi PPD akan dipegang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Desember 2013 lalu.
Ahok mengatakan laporan terakhir yang diterimanya menyebut salah satu BUMN PT Kereta Api Indonesia berniat mengambil alih manajemen PPD. "Mungkin mereka bisa sambung moda transportasinya," kata Ahok.
Menurut Ahok, Pemprov mampu menampung pengelolaan PPD meski terbelit utang sekitar Rp 170 miliar. Jika masih belum memungkinkan selesai pada tahun ini, prosesnya bisa ditunda hingga tahun depan. "Mungkin tahun depan bisa dimasukkan anggarannya," kata Ahok.
Selain tertunda karena Pemilu, Ahok menganggap proses pengambilalihan PPD yang pelan tersebut karena bentuk PPD sebagai Unit Pelayanan Terpadu, bukan perusahaan. "Mereka tidak punya sistem kepemilikan saham," kata Ahok.
