TEMPO.CO , Bogor: Wali Kota Bogor Diani Budiarto mengaku kesulitan membenahi pemukiman penduduk yang berada di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung. Keberadaan bangunan di daerah aliran sungai ini sudah ada sejak lama dan sebagian memiliki surat tanah resmi. Untuk itu banyak warga yang tinggal di sekitar sungai menolak direlokasi ke tempat lain.

"Berkaitan dengan masyarakat kecil. Kalau ditertibkan, mereka mau dikemanain ? Apalagi keberadaan mereka sudah turun menurun hidup di sana," kata Diani di Balaikota Bogor, Selasa, 28 Januari 2014. "Menertibkan bangunan liar di bantaran sungai sama sulitnya dengan mengurus republik."

Persoalan menata pemukiman penduduk di bantaran Ciliwung, Diani menjelaskan, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Selain masalah biaya, kendala penertiban adalah kultur masyarakat yang sudah mendarah daging. "Kalaupun disediakan rumah baru oleh pemerintah, warga tidak mau pindah," Wali Kota Bogor menegaskan. "Habitat mereka sudah di sana."

Pemukiman padat penduduk yang berada di bantaran Ciliwung di Kota Bogor, diantaranya Babakan Peundeuy, Pulo Geulis, Kelurahan Babakan Pasar, dan Kelurahan Sempur, Bogor Tengah. Sedangkan kawasan padat penduduk di DAS Cisadane berada di Kelurahan Paledang, Panaragan, dan Kebon Kelapa . Kemudian DAS Cikapancilan, terutama di Kelurahan Paledang dan Ciwaringin.

"Itu semua lokasi pemukiman cukup padat yang berada di DAS Ciliwung dan Cisadane. Saat cuaca buruk seperti sekarang, rawan terjadi longsor dan banjir," kata Diani. "Jumlah bangunan ratusan."

Namun demikian, Wali Kota Bogor menampik apabila keberadaan bangunan di bantaran Ciliwung dan Cisadane menjadi salah satu penyebab banjir di Jakarta. Menurut dia, tata ruang Jakarta yang memperburuk bencana banjir. Daya serap air dan penyempitan sungai di daerah hilir yang menjadi penyebab banjir.

"Untuk itu kami dukung upaya DKI dan Pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan banjir," Diani menegaskan.

ARIHTA U. SURBAKTI