TEMPO Interaktif, Jakarta:Kawasan Kemayoran dan Gelora Senayan yang saat ini masih dikelola Sekretariat Negara (Setneg), rencananya akan dijadikan kawasan hutan kota. Hal tersebut dapat terealisasi jika pengelolaan kawasan ini segera dikembalikan kepada Pemda DKI. Hal tersebut dikatakan Gubernur DKI Sutiyoso ketika memberikan sambutan dalam acara sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota, di Gedung G lantai 22, kompleks Balaikota DKI, Kamis (9/1). Menurut Sutiyoso, di dua kawasan yang masih dibawah kekuasaan Setneg tersebut sudah tidak bisa lagi dibuat bangunan komersial, seperti hotel dan pusat perbelanjaan atau mall. Oleh sebab itu kalau kawasan ini sudah ditangan kita, akan kita hutan-kan lagi, untuk kawasan ruang terbuka hijau. Sekarang ini kan kawasan ini masih digondelin (dipegang-Red) Setneg, kalau Setneg kan profit oriented sedangkan kalau kita kan sudah pasti akan loss, karena kita masih punya sumber dana lain, kata gubernur. Sutiyoso menambahkan, ia akan segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk menetapkan kawasan-kawasan tersebut sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau hutan kota, sehingga sudah tidak dapat lagi dibangun bangunan di atasnya. Tapi untuk mengeluarkan SK itu kan ada konsekuensinya, kata dia saat dicegat wartawan usai acara tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian DKI, Peni Susanti, dalam acara yang sama menambahkan, sebenarnya sudah dikeluarkan SK Gubernur DKI pada tahun 2002 yang lalu. SK ini telah menetapkan 85,7 hektar (Ha) kawasan di DKI, sebagai hutan kota, diantaranya kawasan Kemayoran seluas 4,6 Ha, Srengseng 15 Ha, Kampus UI 54,4 Ha, Waduk Sunter 8,2 Ha dan Halim Perdanakusuma 3,5 Ha. Sementara itu, kawasan hutan kota yang belum ditetapkan dengan SK seluas 115 Ha, meliputi kawasan Gelora Bung Karno (Senayan), Manggala Wanabakti, Waduk Pluit, Kebun Binatang Ragunan, Blok P, Arboretum Cibubur, Situ Rawadongkal, Mabes TNI, Kopassus Cijantung, dan hutan kota PT JIEP Pulo Gadung. Jadi total luas hutan kota di DKI hanya 200,7 hektar, ujar Peni. Seelain hutan kota, DKI sebenarnya memiliki kawasan yang digolongkan kawasan hutan. Kawasan hutan yang berupa daratan, memiliki luas total 430,45 Ha dan hutan di kawasan perairan seluas 108.045 Ha. Kawasan hutan di daratan ini terdiri dari Hutan Lindung Angke Kapuk 44,76 Ha, Suaka Margasatwa Muara Angke 25,02 Ha, Suaka Margasatwa Pulau Rambut 45 Ha, Cagar Alam Pulau Bokor 18 Ha, Taman Wisata Alam Angke Kapuk 99,82 Ha, Pulau Penjaliran barat dan timur 39,5 Ha, dan Lapangan Dengan Tujuan Istimewa (LDTI) seluas 158,35 Ha. Sementara, kawasan hutan di perairan adalah terdiri dari Taman Nasional laut kepulauan seribu seluas 108 ribu Ha dan Suaka Margasatwa Pulau Rambut 45 Ha. Luas kawasan hutan dan hutan kota di DKI itu, kata Peni, masih belum ideal, karena masih tergolong kecil (0,4 persen) dari total luas wilayah DKI. Idealnya, DKI minimal memiliki kawasan hutan seluas 10 persen dari luas wilayah-nya. Sedangkan untuk ruang terbuka hijau, seperti hutan kota dan taman kota, idealnya 13 persen. Ini kita targetkan dapat tercapai pada tahun 2010, kata Peni. Target 13 persen, ini kata Peni, termasuk rencana menjadikan kawasan Kemayoran dan Gelora Senayan menjadi kawasan Hutan Kota. Acara sosialisasi itu sendiri juga dihadiri sejumlah pejabat departemen Kehutanan (Dephut), seperti Inspektur Jendral Kehutanan Dephut, Siswanto, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Susmianto, Direktur Perlindungan Hutan RB Wiyono, dan Direktur Konservasi Kawasan Hutan Widodo S Pramono. (Dimas Adityo-Tempo News Room)