Seorang anak menangis saat berada di ayunan di depan rumah yang terendam banjir kampung Wates, Desa Kedaung, Babelan, Bekasi, Jawa Barat (20/1). Sudah 3 hari terahir ratusan rumah di tempat ini terendam banjir dan belum mendapatkan bantuan.TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Bekasi - Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dianggap tidak beretika karena pergi ke Amerika Serikat saat rakyat Bekasi tengah menderita akibat terendam banjir. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andrinof A. Chaniago, mengatakan sikap tersebut sangat tidak pantas dilakukan seorang bupati.
“Itu aneh sekali karena banjir di Bekasi cukup parah,” kata Andrinof kepada Tempo, Jumat, 7 Februari 2014. Bupati Neneng dikabarkan berangkat ke Amerika Serikat untuk memenuhi undangan dalam rangka seminar di Washington DC.
Andrinof mengatakan seorang pemimpin harus merespons langsung setiap peristiwa yang terjadi di daerahnya. Apalagi respons itu terkait bencana yang membutuhkan koordinasi langsung dengan dinas-dinas terkait.
Karena itu, dia menganggap Neneng seperti tidak memiliki etika kepemimpinan atas keberangkatannya itu. “Soal bencana tidak bisa cuma via telepon, harus koordinasi langsung biar jelas,” ujarnya.
Harusnya, Bupati Bekasi membatalkan keberangkatan itu karena dia lebih dibutuhkan rakyatnya. Andrinof yakin pihak pengundang di Amerika akan mengerti jika Neneng berhalangan hadir karena ada sesuatu yang lebih mendesak.
Sedangkan jika sudah terlanjur berangkat, Neneng harus segera memutuskan untuk mempercepat kunjungan tersebut. “Bahkan kalau perlu, dia harus segera pulang karena masalah yang muncul terkait nasib ribuan warganya.”
Andrinof mengatakan keputusan itu terkait aturan secara formal atau bukan formal. Meski telah mengajukan izin dari Menteri Dalam Negeri, Neneng seharusnya memutuskan tidak berangkat karena ada masalah lain yang lebih besar. “Karena seorang pemimpin itu bukan cuma soal aturan formal, tapi juga harus ada etika kepemimpinan,” katnya.
Menurut dia, sanksi yang paling bisa diberikan kepada Neneng hanya sanksi sosial. Alasannya, dari sisi aturan, dia tidak melakukan pelanggaran, terlebih sudah mengajukan izin ke pemerintah pusat. “Tapi masyarakat tidak boleh diam saja, harus menuntut pertanggungjawaban dia karena soal etika ini tidak bisa dibiarkan,” kata Andrinof.
