TEMPO.CO , Jakarta:Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menganggap investasi Foxconn Technology Group bisa menghasilkan tenaga kerja pintar. Sebab, ranahnya industri bernilai tinggi (high-value) dan canggih (high-end manufacturing). "Ini berkaitan dengan perangkat teknologi informasi," kata Jokowi, Jumat 7 Februari 2014.
Jokowi jenuh dengan investasi industri manufaktur, garmen, dan furnitur ataupun yang berorientasi ekspor bahan mentah. "Kenapa kita harus ekspor barang mentah? Daripada aluminium diekspor sebagai raw material, lebih baik jadi produk di sini."
Jokowi menganggap Jakarta cocok untuk industri semacam itu. Sebab, potensi pasarnya besar, 10,2 juta penduduk, ditambah sekitarnya jadi 28 juta. Begitu pula dari segi SDM. "Jakarta siap untuk creative designer-nya, bakat-bakat IT di sini siap." (Baca: Jokowi, Alasan Investasi Direktur Foxconn di DKI)
Wali Kota Jakarta Utara, Heru Budi Hartono menyebut, cita-cita Jokowi bukan mustahil tercapai. Janji Foxconn, selain realisasi mulai 2014, akan ada transfer teknologi. "Anak-anak SMK dilatih high technology dengan beri pelajaran ke sekolah-sekolah di luar jam tugas karyawannya."
Heru memperkirakan, investasi Foxconn bisa menyerap 2000 sampai 3000 tenaga kerja. Mereka yang telah berpengalaman kerja di Foxconn dalam 5-6 tahun diharap bisa menumbuhkan industri lagi di Tanah Air. "Jadi kita dapat investasi, tenaga kerja pintar, dan menunjukkan kalau Jakarta kondusif untuk investasi asing.
Perusahaan elektronik berbasis di Taiwan, Foxconn Technology Group baru menandatangani Letter of Intent dengan Pemprov DKI. Nilai investasinya US$1 miliar dalam jangka 3-5 tahun. (Baca: Temui Jokowi, Foxconn Janji Investasi Rp 12 T)
ATMI PERTIWI
Berita Terkait
Ahok Soal Truk Sampah: Dinas Maunya Swasta Terus
Dilema Ahok Pagi Ini: Nebeng Atau Naik Busway
Duetkan Prabowo-Jokowi, Gerindra Disebut Dompleng|
Ahok Menobatkan Diri Sebagai Ketua ISTI
Berita terkait
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati
8 jam lalu
Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.
Baca SelengkapnyaPengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem
9 jam lalu
Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti
10 jam lalu
Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,
Baca SelengkapnyaMembedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru
14 jam lalu
Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.
Baca SelengkapnyaRelawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres
15 jam lalu
Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo
18 jam lalu
Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?
18 jam lalu
Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
19 jam lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPrabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik
19 jam lalu
Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
20 jam lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca Selengkapnya