TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau sering disebut Ahok ingin PT Transportasi Jakarta bisa membuat tiket tunggal yang menggabungkan beragam moda transportasi. Dia menilai, perusahaan yang baru dibentuk ini pada akhirnya mengurusi pembuatan tiket tunggal untuk beragam transportasi massal di Jakarta.

Integrasi moda yang diinginkan mencakup bus Transjakarta sendiri, Kopaja, hingga kereta api. Untuk mencapai cita-cita inilah sekarang tiket bus Kopaja dan Kopami dihargai Rp 6 ribu. Hasil survei pemerintah, harga ideal bagi tiket dua moda transportasi itu adalah Rp 12 ribu, kata Ahok. Tapi, Ahok sendiri menginginkan harga yang lebih murah. Dia berharap dengan uang Rp 12 ribu sehari, masyarakat sudah bebas naik bus. "Bahkan bisa juga menggunakan kereta api," kata dia (Baca: Harga Tiket Kereta Turun, Penumpang Mulai Berebutan).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama PT Jakarta Propertindo membentuk Badan Usaha Milik Daerah baru berupa PT Transportasi Jakarta. Tugasnya membenahi masalah pelayanan dalam Transjakarta secara total. Kata Ahok, perusahaan ini mendapat modal Rp 100 miliar, yaitu Rp 90 miliar dari pemerintah dan Rp 10 miliar dari PT Jakpro. (Baca: Jokowi Bentuk BUMD Baru, PT Transjakarta).

Ahok mengatakan, pemerintah provinsi DKI Jakarta tak ingin lagi bus dibayar dengan uang setoran sopir, melainkan per kilometer. (Baca: Ahok: Masih Sistem Setoran, Kopaja AC Keluar Busway).

Untuk itu dibutuhkan pihak yang siap mengalkulasi rencana tersebut. "PT ini tugasnya menghitung, berapa tiket paling wajar dalam pengelolaan transportasi dan dia sudah bisa untung. Maka, yang menghitungnya pun harus profesional," ujar dia. Dengan begitu pemerintah DKI Jakarta tidak lagi mengeluarkan dana subsidi miliaran rupiah seperti sekarang, menurut dia.

Ahok menyebut PT Transjakarta segera bekerja setelah diresmikan pada Kamis, 27 Maret 2014. Ia memberi waktu selama enam bulan untuk masa transisi dari bentuk sebelumnya yang masih badan layanan umum. "Kami ingin mereka langsung rapat umum pemegang saham."

Untuk itu, Ahok pun meminta Badan Pengelola Keuangan Daerah cepat memberi penyertaan modal pemerintah (PMP) pada perusahaan tersebut, berupa terminal dan halte. "Mereka bisa manfaatkan terminal dan halte untuk kerja sama iklan."


ATMI PERTIWI

Terpopuler :
Miripkah Kecelakaan MH370 dengan Adam Air?
SBY Resmikan Tiga Bandara di Kuala Namu
Kritik Habibie: Pemerintah Indonesia Bermental Dagang