TEMPO.CO , Jakarta: Ketua DPW PPP DKI Jakarta Lulung Lunggana tak mengartikan kehadiran Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dalam kampanye Gerindra di Gelora Bung Karno pada Minggu, 23 Maret 2014, sebagai tanda kedua partai akan berkoalisi.
"Masyarakat jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan penyataan itu sebagai tanda-tanda koalisi PPP dan Gerindra," kata Ketua DPW PPP DKI Jakarta Lulung Lunggana saat dihubungi Tempo, Jumat, 28 Maret 2014.
Menurut Lulung, kehadiran Suryadharma untuk memenuhi undangan Gerindra. Ketika dalam kehadiran tersebut. Suryadharma diberi kesempatan pidato politik, itu adalah bentuk penghormatan pada ketua umum partai berlambang Ka'bah tersebut.
Dalam pidato di hadapan massa Gerindra, kata Lulung, Suryadharma menggunakan kata-kata yang sangat bijak. "Di situ dia bilang, Prabowo sudah menjadi presiden bagi kaum tani, nelayan, dan buruh. Cuma satu yang belum, yaitu presiden untuk para kiai dan ulama," kata Lulung. Seperti diketahui PPP adalah partai dengan basis politik Islam dan didukung sejumlah kiai dan ulama. (Baca: Lulung Melunak Soal Ahok Jadi Gubernur)
Lantaran itulah Lulung menganggap bahwa kehadiran Suryadharma sebagai tanda-tanda PPP berkoalisi dengan Gerindra terlalu dini. "Sebab, keputusan berkoalisi harus diputuskan dalam rapat kerja nasional," kata dia.
Jika kelak benar PPP berkoalisi dengan Gerindra secara nasional, apakah koalisi juga akan terjadi di Jakarta? "Kami menurut pada garis kebijakan partai, tapi saya kira masih banyaklah pekerjaan rumah yang harus dilakukan," kata dia. Pekerjaan rumah yang dimaksud Lulung adalah bagaimana memenangi pertarungan dalam Pemilu legislatif. (Baca:Jika Jadi Gubernur, Ahok Tak Takut Dimakzulkan DPRD)
Seperti diketahui, sikap PPP di DPRD DKI Jakarta terlihat menunjukkan sikap oposisi terhadap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang berasal dari Gerindra. PPP pernah walkout dalam rapat paripurna yang dihadiri Ahok. Menurut Lulung sikap fraksinya adalah hal wajar. "Kemarin kan karena beda pendapat," kata dia. Dalam iklim demokrasi, kata Lulung, perbedaan pendapat itu adalah hal lumrah. (Baca: Kata Ahok, Hubungannya dengan Lulung Makin Mesra)
