TEMPO.CO, Jakarta - Pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membuka peluang wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menduduki posisi gubernur. Ketua DPW PPP DKI Jakarta Lulung Lunggana meminta Ahok untuk siap dikritik dan menghindari kontraversi.

"Jangan anggap kritik itu sebagai perlawanan atau karena adanya sentimen. Saya kira tak ada rakyat yang mau melawan pemerintah," kata Lulung saat dihubungi Tempo, Jumat, 28 maret 2014. (Baca: Lulung Melunak Soal Ahok Jadi Gubernur dan Ahok Jadi Gubernur, Lulung: Jangan Macam-macam)

Menurut Lulung, kebiasaan Ahok yang cenderung jadi kontraversi harus mulai diubah, apalagi bila kelak dia jadi gubernur. Karakter keras Ahok dinilai terbentuk sebagai tabiat yang terbentuk sejak kecil. Namun sebagai pejabat pemerintah, pembawaan Ahok harus mulai diubah. "Ahok harus sadar bahwa dia dipilih oleh rakyat, jangan bikin kontraversi, jangan anti kritik," kata Lulung.

Lulung mengatakan tak ada masalah bila Ahok kelak jadi gubernur. Apalagi peluang itu dimungkinkan secara konstitusi bila posisi gubernur yang diduduki Jokowi kosong. Fraksi PPP juga diakuinya tak punya masalah dengan Ahok. Sikap Fraksi PPP di DPRD yang beberapa waktu lalu yang pernah memboikot rapat dengan Ahok dianggap sebagai hal yang wajar dalam iklim demokrasi. "Kemarin kan karena beda pendapat, jadi wajarlah," kata dia. (Baca: Jika Jadi Gubernur, Ahok Tak Takut Dimakzulkan DPRD)

Bila kelak jadi gubernur, kata Lulung, Ahok harus sadar bahwa kritik adalah bentuk partisipasi masyarakat untuk percepatan pembangunan. "Dia harus mau dikritik dan hindari kontroversi," kata Lulung. (Baca: Kata Ahok, Hubungannya dengan Lulung Makin Mesra)

AMIRULLAH



Berita Lainnya:
Power Bank Jadi Suvenir Kampanye Pemilu 2014
Puan Maharani Gantikan Jokowi Kampanye di Kupang
Jokowi Diserang Isu SARA di Dunia Maya