Wagub DKI Jakarta, Ahok menyalami peserta kegiatan merakit robot di Mal Ciputra, Jakarta (11/5). Sebanyak 1000 siswa TK dari 140 TK se-Jakarta berpartisipasi dalam acara ini. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui Kartu Jakarta Pintar (KJP) bermasalah dalam penyalurannya. Persoalannya, kata Ahok, di sekolah-sekolah tak ditempel informasi mengenai penerima KJP tersebut. "Makanya kami buka daftar nama-nama yang menerima," kata dia di Balai Kota, Selasa, 1 April 2014. Ahok ingin agar informasi mengenai hal ini terbuka, agar bisa diawasi bersama dengan masyarakat. (Baca: Jokowi Akui Kartu Jakarta Pintar Belum Sempurna)
Pernyataan Ahok ini menindaklanjuti temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) yang merilis sebanyak 19,4 persen penerima KJP meleset. (Baca: Ide Ahok, Anak Tak Mampu Sekolah di Asrama)
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun mengatakan akan menjadikan temuan ICW sebagai masukan untuk pembenahan pelaksanaan KJP. Di antaranya, adalah pembuatan sistem pengawasan yang lebih komprehensif dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan media. (Baca: Warga Diminta Ikut Awasi Kartu Jakarta Pintar)
Pengawasan dari pihaknya pun, kata Lasro, akan dimaksimalkan. Terlebih lagi ada sebanyak 500 pengawas sekolah dan Seksi Dinas Pendidikan. "Itu nantinya akan ditugasi untuk mengawasi kecocokan antara yang diajukan di kertas dengan yang ada di lapangan," kata dia. (Baca: Jokowi: KJP Jangan Dipakai Beli Motor)
Lasro melanjutkan, pihaknya akan mengetatkan persoalan pendataan penerima. "Kami akan teliti ulang setiap pengajuan yang masuk," kata dia.
Dari data ICW, sebanyak 19,4 persen penerima KJP meleset karena tidak sesuai kriteria berdasarkan petunjuk teknis. Jumlah penerima KJP yang meleset tersebut terdapat di jenjang pendidikan SD/MI sebanyak 14,6 persen, SMP/MTs sebanyak 3,4 persen, dan SMA/MA/SMK sebanyak 1,4 persen.
