Soal Korupsi Busway, Jokowi: Yang Lain Ngapain?  

Reporter

Editor

MC Nieke Indrietta Baiduri

Senin, 7 April 2014 15:24 WIB

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo naik bus menuju tempat kerjanya pada hari Jum'at atau One Day No Car (14/3). Biasanya Jokowi naik sepeda menuju kantornya. ANTARA/Dhoni Setiawan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui pengawasan pengadaan bus Transjakarta luput dari Inspektorat. "Itu lolos," katanya di Balai Kota, Senin, 7 April 2014.

Menurut dia, tugas Inspektorat adalah manajemen kontrol. Namun dia memahami Inspektorat harus mengawasi puluhan ribu mata anggaran. "Inspektorat juga ngawasi 57 ribu, enggak mungkin gini," ujarnya dengan ekspresi melotot. "Meskipun stafnya banyak sekali."

Jokowi sempat mengomel ketika ditanya lagi soal kasus ini. "Apa lagi? Tanya apa lagi? Dipikir kami semua ngikutin? Yang lain ngapain? Tugasnya dinas apa? Wali kota apa? Siapa, sih, manajemen perencanaan dan manajemen controling?"

Seperti diberitakan sebelumnya, pengadaan bus Transjakarta senilai Rp 1 triliun bermasalah. Sejumlah bus produksi Cina itu ditemukan cacat onderdil. Hingga kini sudah dua pejabat Dinas Perhubungan ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka adalah Dradjat Adhyaksa, Sekretaris Dinas Perhubungan; dan Setyo, Kepala Angkutan Perairan dan Kelautan. Masing-masing pejabat pembuat komitmen dan kepala pengadaan barang/jasa dalam proyek tersebut. (Baca: Ada Eks Tim Sukses Jokowi Bermain di Busway Karatan? dan Udar Pristono Diperiksa Kejaksaan, Ahok:Jalani Saja)

ATMI PERTIWI

Berita Lain:
KAI Diminta Serius Benahi KRL Jabodetabek
Berulang Kali Rusak, KAI Baru Mau Evaluasi
Roker Usul Ada Partai Anti-Pantograf Nyangkut

Busway TransjakartaPemerintah Provinsi DKI Jakarta

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

21 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

57 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Jam Operasional Busway TransJakarta 2024 untuk Weekdays dan Weekend

27 Januari 2024

Jam Operasional Busway TransJakarta 2024 untuk Weekdays dan Weekend

TransJakarta merupakan moda transportasi yang memudahkan mobilitas masyarakat setiap harinya. Berikut jam busway TransJakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Kendaraan Masuk Busway Transjakarta bakal Kena Tilang Manual

20 Mei 2023

Kendaraan Masuk Busway Transjakarta bakal Kena Tilang Manual

Polda Metro Jaya akan menyiapkan polantas di lokasi yang rawan penerobosan busway Transjakarta. Tilang manual tanpa kecuali.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

Agar Jalur Sepeda Steril, B2W Indonesia Minta Pemprov Tiru Cara Transjakarta

11 November 2022

Agar Jalur Sepeda Steril, B2W Indonesia Minta Pemprov Tiru Cara Transjakarta

Ketua Umum B2W Indonesia, Fahmi Saimima, mengatakan perlu ada pendidikan dan penegakan hukum yang tegas untuk membuat masyarakat peduli jalur sepeda

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi