Tekan Inflasi Jakarta, Jokowi Dipuji Mendagri

Reporter

Editor

Ali Anwar

Kamis, 22 Mei 2014 03:03 WIB

Mendagri Gamawan Fauzi (kiri) menyematkan tanda pangkat kepada Joko Widodo (tengah) dan Basuki Tjahaya Purnama, saat melantik Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD DKI Jakarta di Jakarta, (15/10). ANTARA/Ismar Patrizki

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam menekan laju inflasi di Jakarta. Salah satunya kiatnya adalah melakukan kerja sama dengan provinsi lain, seperti Provinsi Sulawesi Selatan, terkait pasokan beras di Ibu Kota.

"Pak Jokowi kemarin melakukan kerja sama soal pasokan beras dengan Sulawesi Selatan," ujar dia di acara Rapat Koordinasi Nasional ke V Tim Pengendali Inflasi Daerah di Hotel Grand Sahid, Rabu, 21 Mei 2014.

Menurut dia, model kerja sama antar-daerah seperti yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta dengan daerah lain perlu ditingkatkan. "Pasti satu daerah kurang komoditi pangan tertentu, sedangkan daerah lain surplus," ucap Gamawan.

Terlebih, kerja sama antar daerah tersebut pun sudah memiliki payung hukum. Aturannya termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Antar Daerah.

Untuk itu, Gamawan Fauzi meminta kepada para kepala daerah lain untuk meniru langkah yang dilakukan oleh Jokowi. "Saya kira kepala daerah bisa mulai melakukan kerja sama dengan daerah lain juga," kata dia.

Seperti diketahui, Jokowi melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait ditribusi beras, ikan, dan daging sapi. Selain itu, ada pula kerja sama distribusi daging ayam dan sapi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. (baca: Jokowi Jajaki Kerja Sama Tiga Provinsi Soal Pangan)

Jokowi menyatakan kerja sama ekonomi antar daerah perlu dilakukan. Sebab, kebutuhan di suatu daerah harus diisi oleh daerah lain terlebih dahulu, sebelum memutuskan impor. (baca: Jokowi Punya Strategi Tekan Inflasi di Jakarta)

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

6 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

9 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

46 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

52 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya