TEMPO.CO, Jakarta - Tekad Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mempercepat eksekusi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebelum dirinya cuti untuk mencalonkan diri sebagai presiden, tampaknya sulit terwujud. Sebab, anak buahnya berpatokan pada surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Endang Widjajanti mengatakan pencairan dana bantuan sosial belum dapat dilakukan. Alasannya, pihaknya masih menunggu persoalan teknis di dinas terkait.
"Masih menunggu kelengkapan teknis, sesuai dengan aturan dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 soal Bansos (sebelumnya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011). Harus sesuai ketentuan," kata Endang di Balai Kota Jakarta, Kamis, 22 Mei 2014.
Kelengkapan teknis yang dimaksud Endang adalah administrasi yang harus dipenuhi oleh dinas-dinas yang akan mengeluarkan bansos. Penahanan bantuan sosial ini, kata dia, dilakukan terkait dengan surat edaran KPK.
Komisi anti-rasuah tersebut menyarankan agar dana bansos tak dicairkan lebih dulu sampai pelaksanaan pemilihan presiden selesai, yaitu 9 Juli 2014. Langkah ini diambil untuk menghindari penggunaan dana tersebut untuk kepentingan politik. (baca: KPK: Dana Bansos Bukan untuk Kampanye Pemilu)
Endang mengungkapkan pihaknya pun melakukan koordinasi dengan KPK, BPKP dan Kementerian Dalam Negeri soal pencairan dana hibah ini.
Sebelumnya, Gubernur Jokowi mengklaim sedang mempercepat eksekusi Program KJP. Menurut dia, dirinya telah mengurus prosedur pencairan anggaran KJP tersebut. "KJP sudah diurus, tak lama lagi akan cair," kata Jokowi, Selasa, 20 Mei 2014. (Nyapres, Jokowi Klaim Tetap Fokus Sebagai Gubernur)
NINIS CHAIRUNNISA
Berita terkait
Terkini: Elon Musk Bicara soal PLTS di World Water Forum, Jokowi Bakal Meninggalkan Utang Terbesar Pascareformasi?
11 menit lalu
Pemilik sekaligus CEO Tesla Inc. dan SpaceX, Elon Musk, menilai PLTS bisa menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan krisis ketersediaan air global
Baca SelengkapnyaBanyak Revisi UU Dikebut di Akhir Era Jokowi, Pengamat Sebut Ada Kepentingan dengan Prabowo
26 menit lalu
Ujang Komarudin melihat ada kepentingan yang sama antara pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan ke depan, yakni kepemimpinan Prabowo.
Baca SelengkapnyaJokowi: Kekurangan Air Bisa Perlambat Pertumbuhan Ekonomi Hingga 6 Persen sampai 2050
40 menit lalu
Presiden Jokowi mengatakan, secara ekonomi, kekurangan air bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen sampai 2050.
Baca SelengkapnyaPesan Jokowi untuk Hari Kebangkitan Nasional: Mari Maju Bersama
45 menit lalu
Presiden Jokowi mengatakan Hari Kebangkitan Nasional selalu mengingatkan kita pada titik awal kebangsaan sebagai negeri Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi Tinggalkan Utang Terbesar setelah Reformasi, Ini PR Prabowo-Gibran
2 jam lalu
Presiden Jokowi, yang akan lengser pada Oktober 2024, bakal menjadi Kepala Negara RI yang meninggalkan utang terbesar pascareformasi.
Baca SelengkapnyaIstana: Jokowi Masih Godok Pansel KPK, Belum Putuskan Nama-nama Anggota
2 jam lalu
Istana Kepresidenan menyatakan Jokowi sampai saat ini belum memutuskan nama tokoh-tokoh yang menjadi anggota Pansel KPK.
Baca SelengkapnyaSoal Kabar Namanya Masuk Penjaringan Calon Pansel KPK, Kepala PPATK: Masa Sih?
2 jam lalu
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, mengaku tidak percaya namanya diduga masuk dalam daftar calon anggota Pansel KPK.
Baca SelengkapnyaSerba-serbi Jokowi di KTT World Water Forum ke-10 di Bali
3 jam lalu
Presiden Jokowi bertemu Puan dan mengenalkan Prabowo ke delegasi World Water Forum ke-10 di Bali sebagai Presiden terpilih RI.
Baca SelengkapnyaDi KTT World Water Forum, Jokowi Ingatkan Kelangkaan Air Dapat Memicu Perang
3 jam lalu
Presiden Jokowi mengatakan bahwa terlalu banyak maupun terlalu sedikit air dapat menjadi masalah bagi dunia.
Baca SelengkapnyaJokowi Kenalkan Prabowo Sebagai Presiden Terpilih di KTT World Water Forum
4 jam lalu
Kepada ribuan peserta KTT World Water Forum, Jokowi meyakinkan bahwa Prabowo akan melanjutkan komitmen Indonesia untuk berkontribusi pada manajemen air dunia.
Baca Selengkapnya