Warga Jakarta Puji Pelayanan Terpadu hingga Malam  

Reporter

Editor

Ali Anwar

Sabtu, 7 Juni 2014 13:47 WIB

Pasien berobat menggunakan Kartu Jakarta Sehat di Puskesmas Kelurahan Tambora di Jalan Tambora, Jakarta, Rabu (28/11). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Warga Jakarta memuji program Pelayanan Terpadu Malam Hari (PTMH) yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta sejak bulan lalu. "Saya acungi jempol, akhir minggu masih mau malam-malam melayani pembuatan surat," ujar Warsana, 34 tahun, warga Pesanggrahan, Jakarta Selatan, kepada Tempo, Jumat malam, 6 Juni 2014.

Tempo yang menyambangi Kelurahan Pesanggrahan pada Jumat malam menyaksikan pelayanan terpadu berlangsung ramai. Sekitar 15 orang warga antre untuk mengurus surat-surat kependudukan. Warsana berharap program ini berlangsung awet, "Jangan sampai nanti gubernurnya beneran ganti, programnya berhenti," ujar ia.

Pelayanan terpadu malam hari berdasarkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2010, namun pelaksanaannya baru efektif pada 2013. Pada Mei 2014, barulah pelaksanaan ini dilakukan berkala sepekan sekali setiap Jumat malam. (Baca: 23 Kelurahan di Jakarta Barat Gelar Layanan Malam)

Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Tri Djoko Sri Margianto mengklaim program pelayanan terpadu malam hari itu diapresiasi positif oleh warganya.

Perpanjangan jam operasional pelayanan hingga malam hari, kata dia, mempermudah warga untuk melakukan pengurusan surat-surat penting yang mereka butuhkan.

"Ini memang respons dari kebutuhan warga yang sulit mendatangi kelurahan atau kecamatan di jam kerja," ujar Tri kepada Tempo, Sabtu, 7 Juni 2014. Karena itu, dia akan memperpanjang pelayanan minimal sekali dalam sepekan, meski harus lembur.

"Kami ini kan bukan birokrasi, tapi pelayan bagi masyarakat. Jadi, lembur tak masalah," ujar Tri. Agar pelayanan tidak padam, dia menugaskan pejabat Pemerintah Kota Jakarta Selatan melakukan inspeksi mendadak ke kelurahan-kelurahan.

"Terakhir saya ke Gandaria, responsnya bagus, warga banyak yang datang, antre," ujarnya. Kebanyakan warga mengurus perpanjangan KTP, dan akta kelahiran.

Bahkan kegiatan sosial, seperti pemberian bantuan terhadap warga kurang mampu hingga nikah massal. "Sekarang yang nikah massal distop, karena takutnya malah dipakai untuk nikah siri," ujar Tri.

M. ANDI PERDANA

Berita terkait

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

3 hari lalu

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.

Baca Selengkapnya

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

4 hari lalu

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.

Baca Selengkapnya

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

5 hari lalu

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

6 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

12 hari lalu

ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

Rekrutmen dosen tetap ITB non PNS sebelumnya pada 2022. Tuntutan perkembangan multikampus serta jumlah mahasiswanya.

Baca Selengkapnya

Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

13 hari lalu

Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

Sumber Tempo mengungkap jika seorang dosen di Untan diduga menjadi joki nilai mahasiswa program S2 di FISIP. Tarifnya mencapai Rp 30 juta.

Baca Selengkapnya

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

18 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Kapan THR Pertama di Indonesia Dibagikan? Kaum Buruh Sempat Protes

21 hari lalu

Kapan THR Pertama di Indonesia Dibagikan? Kaum Buruh Sempat Protes

Sejarah THR yang sempat diprotes kaum buruh

Baca Selengkapnya

PNS Inggris Minta Berhenti Kerja Massal, Khawatir Terlibat Kejahatan Perang Israel di Gaza

24 hari lalu

PNS Inggris Minta Berhenti Kerja Massal, Khawatir Terlibat Kejahatan Perang Israel di Gaza

PNS Inggris yang mengawasi ekspor senjata ke Israel meminta berhenti kerja atas kekhawatiran terlibat dalam kejahatan perang di Gaza.

Baca Selengkapnya

Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

31 hari lalu

Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?

Baca Selengkapnya