TEMPO Interaktif, Tangerang:Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan Propinsi Banten dinilai Asisten Daerah I Pemerintah Kabupaten Tangerang Deden Sugandhi, bertindak seenaknya dalam melaksanakan proyek di wilayah Kabupaten Tangerang. "Mereka tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada pemerintah daerah setempat. Situasi ini jika dibiarkan terus akan merusak sistem birokrasi yang ada,"ujar Deden, Senin (28/3). Proyek-proyek yang selama ini telah berjalan dan dianggap dikerjakan tanpa koordinasi, antara lain, proyek sekolah dasar yang dibuat Propinsi Banten dan proyek itu tidak diketahui satupun oleh aparat pemerintah Kabupaten Tangerang."Malah Kami, Pemkab Tangerang, baru mengetahui ketika warga sekitar menghancurkan proyek SD itu beramai-ramai, karena kualitas bangunan dinilai tidak layak untuk digunakan," kata Deden.Selain itu, ada proyek pembuatan dan perbaikan irigasi yang dikerjakan Pemkab Tangerang yang juga dikerjakan pemerintah propinsi Banten. "Nilai proyeknya sangat fantastis mencapai RP 7 Milyar,"kata Deden.Ada juga proyek yang dikerjakan pemerintah propinsi DKI di Kabupaten Tangerang, tapi tak diketahui Pemkab Tangerang, pembangunan Dermaga di Cituis, Kecamatan Pakuhaji. "Dermaga sudah beroperasi baru ketahuan itu proyek DKI,"kata Deden.Beberapa pembangunan proyek di atas, menurut Deden membuktikan lemahnya koordinasi pemerintah Propinsi dengan pemerintah Daerah. "Aparat pemkab Tangerang , harus peka terhadap apa yang terjadi di wilayahnya, sehingga proyek-proyek yang bukan dilaksanakan pemkab Tangerang bisa terdeteksi lebih dini,"ujarnya. Koordinasi, menurut Deden, harus segera diterapkan dan ditindak lanjuti agar proyek-proyek tepat sasaran, dan tidak duplikasi baik soal proyek maupun anggaran. "Jika ada proyek dari wilayah lain masuk tanpa koordinasi, kami tidak akan ragu- ragu untuk mempermasalahkannya,"kata Deden.Joniansyah