Rapor Merah DKI, Jokowi Diminta Mundur  

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Senin, 23 Juni 2014 05:27 WIB

Gubernur DKI Jakarta Jokowi saat meresmikan kampung deret di Petogogan, Jakarta Selatan (3/4). TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Mohammad Sanusi menilai Joko Widodo gagal sebagai Gubernur DKI Jakarta. Buktinya, hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2013 menemukan ada 86 proyek ganjil dan berpotensi merugikan daerah senilai Rp 1,54 triliun.

"Dia sudah terbukti tidak mampu mengurus Jakarta. Buktinya, banyak program unggulannya malah dijadikan ajang korupsi," ujar dia, Ahad, 22 Juni 2014.

Oleh sebab itu, ia meminta Jokowi--sapaan akrab mantan Wali Kota Solo--untuk mundur sebagai gubernur. "Jokowi harus gentleman, dong. Kalau tidak mau mundur, berarti dia bukan negarawan," ucapnya. Ia melanjutkan, "Mending dia lepasin baju, copot logo Jaya Raya (seragam dinas) dan minta maaf ke seluruh warga Jakarta kalau dia telah gagal ngurus Jakarta. Itu baru sikap negarawan sejati," katanya.

Jika mau mundur, Sanusi melanjutkan, Dewan tidak akan menghadang. "Saya selaku ketua Fraksi Gerindra akan langsung mengusulkan paripurna dalam waktu tiga hari. Saya jamin jalannya mulus," kata dia.

Jokowi saat ini tengah non-aktif sebagai gubernur terkait pencalonan dirinya sebagai Presiden RI, bersaing dengan calon dari Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Sanusi menilai aksi blusukan Jokowi selama ini bersifat kampanye. Namun, banyak program yang dianggap berpotensi ternyata merugikan keuangan daerah. Misalnya, seperti kegiatan pembuatan sistem informasi e-surat, e-budgeting, belanja hibah dan bansos: Kartu Jakarta Pintar, Program Kampung Deret dan belasan program lainnya.

Seperti diketahui, di hari jadinya ke-487, Jakarta mendapat kado pahit dari BPK. Temuan BPK atas APBD DKI 2013 menunjukkan ada 86 proyek yang ganjil sehingga berpotensi merugikan daerah dengan nilai total Rp 1,54 triliun. Temuan itu terdiri atas temuan berindikasi kerugian daerah Rp 85,36 miliar, potensi kerugian daerah Rp 1,33 triliun, kekurangan penerimaan daerah Rp 95,01 miliar, dan 3E (tidak efektif, efisien, dan ekonomis) alias pemborosan Rp 23,13 miliar.

Temuan-temuan yang mencolok pada era Gubernur Jokowi itu terdapat di Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan, dan Dinas Perhubungan.

ERWAN HERMAWAN

Berita Terpopuler:
Jokowi Siapkan Pertanyaan Khusus untuk Prabowo

Timnas Senior Menang 4-0 Atas Timnas Pakistan

Kafe Bercorak Nazi di Bandung Kembali Dibuka

53 Seniman Bandung Gelar Karya Revolusi Mental

Ahok Tolak Pemberian Infinite Card dari Mall







Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

3 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

7 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

10 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

13 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

23 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya