Sejumlah murid SD melintas di Kampung Sawah yang terapung di kawasan Kosambi, Tangerang, Banten, Senin (10/12). Pekampungan tersebut terapung setelah banjir yang tak kunjung surut selama 20 tahun yang disebakan oleh pembangunan pabrik serta tidak adanya saluran pembuangan air. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Revitalisasi Kampung Kapuk Teko, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, terhenti dan permukiman penduduk di kampung itu kembali tergenang air. Menurut Ketua RT 10 RW 01 Rudi Suwandi, sudah dua minggu air menggenangi kampung itu.
Berdasarkan pantauan Tempo di lokasi tersebut, Kamis, 3 Juli 2014, tidak terlihat pekerja yang sedang mengerjakan proyek rivitalisasi kampung apung itu. Hanya ada beberapa petugas yang sedang menyedot air menggunakan pompa penyedot. Padahal proyek revitalisasi itu telah mulai dikerjakan beberapa bulan lalu.
Pemakaman di kampung itu yang beberapa bulan lalu akan dipindahkan kini ikut tergenang. Terdapat hampir 4.000 makan di pemakaman itu. Air yang menggenangi kawasan itu berwarna hijau karena lumut dan eceng gondok.
Menurut Rudi, pemindahan pemakaman itu terkendala pendataan ahli waris. Padahal, jika pemindahan dilakukan segera setelah air surut, revitalisasi permukiman menjadi lebih mudah. "Jadi mau dijadikan apa bisa lebih mudah karena tidak perlu mempertimbangkan makam lagi yang sudah dipindahkan," ujarnya. (Baca juga: Atur Kampung Apung, Pemerintah Siapkan Dana Rp 3 M)
Sementara itu, Kepala Suku Dinas Pemakaman Jakarta Barat M. Yuswardi menuturkan pemindahan makam itu baru akan dilakukan setelah pendataan ahli waris selesai. Menurut dia, pendataan ahli waris ditargetkan selesai pada 2 Agustus 2014.
Selain itu, rencana pemindahan makam tersebut juga masih harus menunggu cairnya anggaran. Saat ini, tutur dia, anggaran yang diajukan belum juga cair. Rencananya, anggaran yang akan digunakan untuk memindahkan makam itu mencapai Rp 5 miliar.
"Dari 3.810 makam, baru 245 ahli waris yang melapor," kata Yuswardi.
Ia juga menyatakan pemindahan makam itu akan dikoordinasikan dengan unit kerja lainnya. Hal itu dimaksudkan untuk menyiasati biaya pemindahan yang belum cair tersebut.
