TEMPO.CO, Jakarta: Anggota Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta, Maman Firmansyah, menyarankan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo segera mengundurkan diri dari jabatannya di Balai Kota. Menurut dia, percepatan pergantian kepemimpinan akan mempengaruhi pengerjaan proyek-proyek pembangunan di Ibu Kota. Apalagi seusai menjadi presiden terpilih Jokowi juga disibukkan agenda politik di sela tugasnya sebagai gubernur.
"Jangan main dua kaki, ini soal pertanggungjawaban kepada publik," kata Maman saat dihubungi Tempo, Rabu, 6 Agustus 2014.
Maman menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengunduran diri Jokowi harus melalui rapat paripurna yang disetujui oleh fraksi-fraksi di DPRD. Terkait dengan kesibukan agenda politik, menurutnya, pengunduran diri ini harus menjadi preseden pengubahan Undang-Undang tersebut agar kegiatan gubernur tak mengganggu program pemerintahan yang sedang berjalan. Ia berujar kepala daerah harus mengundurkan diri dari jabatannya sejak mencalonkan diri sebagai presiden. (Baca: Jokowi Ajukan Mundur sebagai Gubernur Agustus)
Maman masih mempersoalkan Jokowi yang tak berpamitan dengan DPRD saat mencalonkan diri sebagai presiden. Meski tak ada beleid yang mewajibkannya, menurut Maman, Jokowi seharusnya menyampaikan niat pencalonannya ke DPRD. "Beliau kan secara etika bisa basa-basi ke kami untuk menitipkan Jakarta kepada Pak Ahok dan kami, nyatanya tidak ada," kata dia. (Baca: Prabowo dan Megawati Penentu Calon Wagub DKI)
Dengan mengundurkan diri, Maman mengatakan tak akan ada proyek yang terhambat akibat absennya gubernur. Ketua Komisi Keuangan ini mencontohkan kala DKI terpaksa mendorong penyerapan anggaran 2014 melalui penyertaan modal pemerintah kepada badan usaha milik daerah. "Terpaksa PMP sana-sini karena penyerapan anggarannya lambat," kata dia.
Akhir Juli 2014, Jokowi menyatakan akan mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Agustus 2014. Setelah mengundurkan diri, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan menggantikan posisi Jokowi. (Baca: 7 Kebijakan Jika Ahok Jadi Gubernur)
