Gubernur DKI Jakarta nonaktif sekaligus presiden RI terpilih 2014-2019 Joko Widodo bersama Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Balaikota Jakarta, 23 Juli 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Jakarta akan menjadi provinsi percontohan di Indonesia. Ide ini, kata dia, telah dibahas bersama Joko Widodo sebagai presiden terpilih periode 2014-2019. "Kami sedang siap-siap," ujar Basuki di Jakarta, Jumat, 8 Agustus 2014. (Baca: Jokowi-Ahok Serah-Terima PR Jakarta)
Ahok--sapaan Basuki--menuturkan persiapan utama DKI sebagai provinsi percontohan dimulai dari pembenahan birokrasi di pemerintahannya. Saat ini ada tiga peraturan daerah yang masih digodok di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Ketiganya adalah Perda tentang Organisasi dan Tata Laksana, Perda Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perda Unit Layanan Pengadaan. (Baca: Ahok Gubernur, Ini Aspek yang Perlu Diperhatikan)
Tiga peraturan daerah ini membuat peran camat dan lurah di wilayahnya semakin besar. Sebab, ujar Ahok, alur birokrasi yang semula harus diteruskan hingga satuan perangkat kerja daerah nantinya bisa diselesaikan langsung. Ia menargetkan ketiganya sudah bisa diuji coba pada 2015 dan menampakkan hasil pada tahun berikutnya. (Baca: Lasro Marbun Mungkin Akan Dirotasi ke Posisi Ini 0)
Menurut Ahok, bagian birokrasi lain yang juga masih perlu pembenahan adalah rekrutmen, penyusunan rumusan tunjangan kinerja daerah, dan pengadaan barang. Ihwal pengadaan barang, mantan Bupati Belitung Timur ini meminta tim dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk mendampingi Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah DKI Jakarta.
"Tim ini akan mempercepat prosesnya. ULP bisa langsung mendiskusikan pengadaan yang menurutnya bermasalah," katanya.
Selain birokrasi, Ahok mengelompokkan transportasi, infrastruktur, dan utilitas sebagai target percontohan. Tiga bidang ini turut dibantu Bank DKI, yang sudah berkategori bank umum kegiatan usaha (BUKU) III.
Untuk itu, Ahok menuturkan target-target penyelesaian DKI sebagai provinsi percontohan membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat. Misalnya, kebijakan menghapus bahan bakar minyak bersubsidi membutuhkan sokongan persediaan bahan bakar gas untuk kendaraan umum. "Jakarta dan pusat saling membutuhkan," ujar Ahok.
