TEMPO.CO , Jakarta:Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta baru untuk periode 2014-2019 dilantik kemarin. Namun program yang mereka usung masih serupa dengan pendahulunya. Penyelesaian masalah banjir dan macet tetap jadi primadona. (Baca:DPRD Dilantik Hari Ini, Apa Harapan Ahok?)

Ketua DPRD sementara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Jhonny Simanjuntak mengatakan mereka bakal mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar lebih fokus menangani masalah banjir dan macet yang bertahun-tahun terjadi di Jakarta.

“Harus secara komprehensif, penyelesaian macet tidak bisa hanya dengan ERP (electronic road pricing), tapi juga pembenahan transportasi massal,” kata dia ketika ditemui, Senin, 25 Agustus 2014.

Angkutan massal, kata dia, harus mudah diakses dan tarifnya terjangkau oleh masyarakat. “Di negara maju masyarakatnya juga tidak naik kendaraan pribadi, tapi ini harus disiapkan,” kata dia.

<!--more-->

Anggota DPRD dari Partai Gerindra, Mohamad Sanusi mengatakan keberhasilan program pemerintah di berbagai bidang bakal terlupakan jika masalah utama seperti macet dan banjir tidak bisa ditangani dengan baik. “Keberhasilan di tempat lain akan hilang ketika terjadi banjir atau macet,” kata dia, Senin. (Baca:PR Gubernur Jokowi yang Belum Tunai)

Namun kerja DPRD dalam mengawasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru bisa berjalan setelah mereka menyelesaikan urusan internal seperti membuat tata tertib dewan, membentuk alat kelengkapan, serta fraksi dan pimpinannya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Selamat Nurdin mengatakan masa-masa awal jabatan DPRD DKI periode 2014-2019 ini akan menjadi salah satu penentu kinerja dewan selama lima tahun ke depan. Pimpinan sementara dari dua partai dengan suara terbanyak, PDIP dan Gerindra, juga harus membuktikan dirinya. “Mampu tidaknya PDIP memimpin dewan juga akan telihat dari kerja pimpinan sementara,” katanya.

Partai partai penghuni parlemen juga memiliki strategi sendiri-sendiri untuk menentukan anggota yang cocok menghuni berbagai komisi. PKS, kata Selamat, sudah mengantongi catatan latar belakang kemampuan dan bidang yang menarik minat para legislatornya. Namun bukan berarti anggota-anggota lama bakal tetap berada di komisi yang sama dengan periode lalu. “Kami pasti ada rotasi supaya tiap orang meningkat kapasitasnya,” ucapnya.

<!--more-->

Partai dengan perolehan kursi terbanyak di DKI Jakarta, PDI Perjuangan, memiliki strategi sendiri yaitu membuat tes untuk penempatan komisi. Anggota DPRD baru PDIP, Steven Setiabudi mengatakan tes itu terdiri dari dua tahap, psikotes dan assesment. “Ini terobosan, baru sekarang dilakukan,” kata dia, Senin. (Baca:Wanda Hamidah : Transparasi Anggota Dewan Tidak Jelas)

Parlemen yang berkantor di Kebon Sirih itu kini dihuni 106 anggota, naik dari jumlah anggota dewan periode 2009-2014 yang hanya 94 orang. PDIP menjadi partai dengan perolehan kursi paling dominan dengan 28 kursi, disusul Gerinda dengan 15 kursi, dan PKS dengan 11 kursi.

Partai Demokrat yang sebelumnya mendominasi dengan 30 kursi kini harus puas hanya memiliki 10 perwakilan saja. Selain itu PPP juga memiliki 10 perwakilan, Partai Hanura 10 kursi, Golkar sembilan kursi, PKB enam kursi, Partai NasDem lima kursi, dan PAN dua kursi.

ANGGRITA DESYANI

Berita Terpopuler:
Jokowi Kalah Rapi Ketimbang Paspampres
Unimog Milik Massa Prabowo Harganya Rp 1-2 Miliar
Begini Spesifikasi Calon Tunggangan Jokowi