Mendagri Gamawan Fauzi (kiri) menyematkan tanda pangkat kepada Joko Widodo (tengah) dan Basuki Tjahaya Purnama (kanan), saat melantik Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Senin (15/10). ANTARA/Ismar Patrizki
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Selamat Nurdin mengaku belum menerima undangan sidang paripurna pengunduran diri Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang diadakan besok, Kamis, 2 Oktober 2014. Menurut dia, tak satu pun anggota Fraksi PKS menerima undangan tersebut.
Dia merasa sangsi apakah rapat paripurna jadi dilaksanakan besok. Sebab, hingga saat ini, belum ada diskusi ihwal berita acara dan mekanisme rapat. Ia pun khawatir, bila tak ada diskusi serupa, akan banyak interupsi saat sidang.
Menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta itu, ada beberapa salah komunikasi di antara anggota dan pimpinan Dewan. Misalnya, belum disahkannya fraksi-fraksi di DPRD. Hal ini, ujar dia, jelas menjadi permasalahan dasar untuk mekanisme sidang paripurna besok. (Baca: Jokowi Tegaskan Sudah Mundur dari Gubernur DKI)
"Pimpinan Dewan masih belum kompak. Saya sih mikirnya jangan sampai ada pesan penjegalan pengunduran diri Jokowi. Dia kan sudah jadi presiden terpilih," tuturnya.
Meski demikian, Nurdin mengaku tak ada pembicaraan yang berpotensi ke arah penjegalan atau mempersulit pengunduran Jokowi. Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi telah menerima surat pengunduran diri Jokowi pada 3 September lalu. Dari rapat pimpinan yang membahas pengunduran diri tersebut disepakati bahwa sidang paripurna akan dilaksanakan pada 2 Oktober 2014. (Baca: DPRDDKI Ancam Gagalkan Ahok Jadi Gubernur)
