TEMPO.CO, Depok - Sebanyak 49 kepala keluarga sudah menempati rumah susun sewa sederhana (rusunawa) Kota Depok sejak awal 2012, lalu. Namun, rusunawa di Jalan Banjaran Pucung, Kelurahan Cilangkap, Tapos, Depok, itu belum laik huni. "Kendala yang paling berat adalah masalah akses penghuni. Di sini tidak ada transportasi umum," kata petugas UPT Rusunawa Depok, Aris Wijayanto, saat ditemui di rusunawa tersebut, Senin, 13 Oktober 2014. Itu pula yang menjadi alasan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail batal meresmikan hunian itu pada 2013.
Rusunawa itu berdiri di atas tanah seluas 1 hektare dengan tiga menara yang masing-masing terdiri atas bangunan empat lantai. Tiap menara memiliki 96 kamar. Dari tiga menara itu hanya satu yang berpenghuni. Dua menara lainnya mangkrak sejak 2007 lalu, kini lebih mirip bangunan tua.
Kondisi di menara yang berpenghuni juga memprihatinkan. Lantai empat bangunan itu tidak berpenghuni karena platfon rusak dan bocor parah. "Lantai empat belum bisa dipakai karena bocor dan plafonnya hancur," kata Aris. (baca juga: Banyuwangi Bangun Rusunawa Senilai Rp 25 Miliar)
Pantauan Tempo, rusunawa tersebut berada sekitar dua kilometer dari Jalan Raya Bogor. Tidak ada transportasi umum yang melintas di jalan selebar dua meter di depan bangunan itu. Selain tidak ada jalur transportasi, rusunawa itu juga minim penerangan jalan umum, fasilitas air, serta perawatan bangunan.
Buruknya bangunan dan tidak adanya akses transportasi umum membuat warga enggan tinggal di sana. Alfian Daman, 45 tahun, penghuni rusunawa, mengatakan tiap bulan ia harus mengeluarkan biaya Rp 300 ribu hanya untuk biaya ojek dari rusunawa menuju Jalan Raya Bogor. (baca juga: Besok Diresmikan, Rusunawa Daan Mogot Belum Rampung)
Wakil Ketua II DPRD Kota Depok Suparyono mengatakan akan menyampaikan persoalan itu ke pemerintah Depok. "Pasti akan ditindaklanjuti," katanya. Namun, Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Gandara Budiana mengatakan pembuatan jalur angkot ke rusunawa sulit dilakukan sebab akses di kawasan sepi penumpang. Ia justru melemparkan persoalan pada keberadaan para ojek sepeda motor di sana. "Tidak bisa sembarangan karena banyak tukang ojek. Kalau dipaksakan akan terjadi keributan," katanya.
ILHAM TIRTA
Topik terhangat:
Mayang Australia | Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD
Berita terpopuler lainnya:
Di Yogya, Zuckerberg Coba Facebook di Pos Ronda
Pengganti Ahok Mantan Koruptor, Ini Kata Gerindra
Video Penganiayaan Murid SD di Bukittinggi Beredar
Di Yogya, Bos Facebook Selfie Bareng Ibu-ibu
