Jokowi (kanan) dan Ahok seusai dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di ruang rapat Gubernur, Jakarta, 15 Oktober 2012. TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO,Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berharap pemerintah Presiden Jokowi menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah. Salah satunya dalam soal peralihan status kepemilikan aset pemerintah pusat ke daerah. "Di Jakarta, peralihan tersebut berperan penting," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota Jakarta, Senin, 20 Oktober 2014. (Baca: Ahok Isyaratkan Monorel Batal)
Ahok menuturkan salah satu status kepemilikan aset yang sudah dia bahas bersama Jokowi yakni menyangkut ruas jalan negara. Peralihan ini penting guna menghilangkan benturan antara pemerintah pusat dan daerah gara-gara status jalan, sekaligus memudahkan pengerjaan pembangunan infrastruktur. Dengan kata lain, pelaksanaan program pembangunan tak lagi terbentur masalah birokrasi. (Baca: Veronica: Ahok Bukan Punya Saya Lagi)
Ahok mencontohkan, uji coba sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing) yang semula akan diterapkan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, terpaksa ditunda. Penyebabnya, jalan tersebut berstatus jalan negara, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak punya izin melakukan pengerjaan di atasnya. (Baca: Target Ahok Jadi Pelaksana Tugas Gubernur)
Ahok juga meminta peralihan status kepemilikan kompleks Gelora Bung Karno di Jakarta Selatan dan bekas lahan Bandara Kemayoran di Jakarta Pusat. "Kami minta agar kami saja yang mengelolanya," ujar Ahok. (Baca: Ahok: Rem Saya Sudah Tak Ada)
