TEMPO Interaktif, Jakarta:Dua fraksi besar di DPRD DKI, yakni Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), menilai laporan pertanggung jawaban (LPJ) Gubernur DKI tahun 2001 yang disampaikan Sutiyoso, masih banyak kelemahan. Laporan Gubernur tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Menilik kelemahan-kelemahan tersebut, Fraksi PAN bahkan cenderung untuk menolak LPJ Gubernur. Ketua Fraksi PAN DPRD DKI, Najamudin, di Gedung DPRD DKI, Kamis (28/3), mengatakan, LPJ Sutiyoso tidak secara rinci menjelaskan keberhasilan dan kelemahannya. Menurut kajian mendalam dari fraksinya, kata Najamudin, LPJ tidak menyentuh persoalan. Padahal, LPJ tersebut seharusnya merupakan arah kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh Gubernur. “Kemudian dalam perjalanannya hal inilah yang kita evaluasi apakah anggaran pengendalian banjir tepat sasaran dan sebagainya, demikian juga dengan kebersihan, pengendalian keamanan dan transportasi yang tadi semuanya digambarkan bagus tapi kenyataan di lapangan yang kita lihat sangat berbeda,” kata Najamudin. Dalam hal penertiban warga bantaran sungai Pemprop DKI, kata Najamudin, hanya melaksanakannya di saat mendekati penyampaian LPJ saja, namun jauh sebelumnya tidak dilaksanakan. “Jadi tidak ada kontinyuitas dari pelaksanaan program sehingga mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Tentu saja Fraksi PAN akan secara obyektif melihat hal itu. Kalau nanti banyak sisi-sisi yang lemah, ya..wajar kalau kami harus menolak,” katanya. Najamudin juga menilai masalah sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang yang justru tidak diungkap dalam LPJ Sutiyoso. Banyak persoalan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang disorot justru tidak dijelaskan. Seharusnya, LPJ merupakan kesempatan Gubernur untuk menjelaskan masalah itu agar kebijakannya bisa dipahami anggota DPRD. Hal ini, kata Najamuddin, merupakan catatan yang serius bagi LPJ Sutiyoso. Fraksinya akan menolak LPJ jika kinerja dan komitmen Gubernur tidak berjalan efektif. Najamudin menambahkan, sebagai Ketua Fraksi PAN DPRD DKI memiliki poin-poin khusus yang harus didalami oleh anggota fraksinya yang duduk di setiap komisi ketika membahas penilaian LPJ tersebut. Diantaranya masalah pengendalian banjir, sampah, transportasi, keamanan, pelayanan masyarakat, pemberdayaan ekonomi rakyat kecil yang menurutnya banyak yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan. Sementara itu Muhammad Nakoem AR, Sekretaris Fraksi PDIP kepada wartawan juga sependapat bahwa LPJ Sutiyoso masih banyak mengandung kelemahan dan masih banyak masalah yang belum tersentuh. Masalah-masalah seperti sampah justru tidak diungkap. LPJ Sutiyoso malah mengungkap mengenai banjir yang tidak mau dikomentari. Namun katanya, fraksinya hingga saat ini belum ada pendapat untuk cenderung menolak atau menerima LPJ Sutiyoso, karena masih harus dibahas di komisi-komisi baru kemudian dibahas di fraksi. “Kita pertanyakan kalau memang ada data yang tidak akurat agar ditambahkan dalam LPJ tadi. Kalau nanti tidak benar juga kan ada waktu untuk memperbaiki, kalau ternyata tidak benar juga maka fraksi akan bersikap lagi,” katanya. Sementara itu menurut Maringan, anggota Fraksi PDIP yang juga Ketua Komisi A DPRD DKI mengatakan akan mengejar terus kelemahan-kelemahan yang dilakukan Gubernur Sutiyoso dalam pembahasan penilaian LPJ tersebut. DPD PDIP, kata sekertaris DPW PDIP Jakarta ini, juga telah meminta anggota Fraksi PDIP yang ada di DPRD DKI untuk membahas dan mengejar terus kekurangan-kekurangan kinerja Gubernur Sutiyoso dalam pembahasan di setiap komisi. “LPJ yang tahun sebelumnya saja (tahun 2000) fraksi kami memberi nilai rapor merah buat Sutiyoso” ujar Maringan. (Dimas A-Tempo News Room)