TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan upaya penanggulangan masalah banjir tak akan terlaksana selama ada warga yang tinggal di bantaran sungai. Di beberapa lokasi, kata dia, dampak banjir yang terjadi lebih parah karena warga justru tinggal di dalam sungai.
"Warga bukan lagi tinggal di pinggir sungai, tapi di dalam sungainya," kata Ahok, sapaan Basuki, saat mengunjungi warga di Jalan Sensus, RT 10 RW 04, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa, 18 November 2014. (Baca: Ahok Blusukan Cek Kesiapan Jakarta Hadapi Banjir)
Ahok mengunjungi lokasi tersebut untuk mengecek kesiapan Ibu Kota menghadapi banjir. Sejak turun dari mobil, ia mengajak warga yang ditemuinya berbincang dan meminta mereka pindah ke rumah susun sederhana sewa. Dengan begitu, proyek sodetan bisa segera dimulai. (Baca: Jelang Musim Hujan, Wali Kota Jaksel Gelar BBJS)
Pantauan Tempo, kontur permukiman warga semakin rendah saat mendekati bibir sungai. Rumah warga kebanyakan terbuat dari tripleks dan seng. Lokasi rumah terluar berdiri di permukaan yang sama dan berbatasan langsung dengan air sungai. (Baca: 2017, Jakarta Utara Bebas Banjir Rob)
Ahok berujar pemerintah DKI menyiapkan dua opsi bagi warga yang rumah tinggalnya terkena proyek normalisasi sungai dan sodetan. Bagi warga yang beridentitas Jakarta bisa menempati rumah susun sederhana sewa. Sedangkan warga yang memiliki sertifikat hak milik resmi bisa mendapat harga appraisal atau harga perkiraan penilai properti. (Baca: Tahun 2050, Jakarta Tenggelam)
Di saat bersamaan, Ahok meminta Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane membayar uang ganti rugi warga yang lahannya terkena sodetan sebelum proyek dimulai. Uang tersebut dapat digunakan warga untuk mencari tempat tinggal baru. Alasannya, selama ini pembayaran ganti rugi biasanya molor tanpa penyebab yang jelas. Keterlambatan tersebut berbuntut melesetnya target penyelesaian proyek. (Baca juga: Tentara Inggris Datang, Ahok: Belajar Soal Banjir)
