Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyapa wartawan sebelum pelantiakan sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, 19 November 2014. Dalam pelatikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, perwakilan dari Koalisi Merah Putih sama sekali tidak hadir. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan warga yang wilayah tempat tinggalnya kerap dilanda banjir wajib memiliki kartu uang elektronik. Kartu ini, ujar dia, digunakan sebagai alat penyaluran bantuan. "Tak ada lagi bagi-bagi nasi bungkus," tuturnya saat berkunjung ke kantor Tempo, Rabu, 3 Desember 2014. (Baca: Ahok Libatkan TNI Tangkap Pembuang Sampah)
Menurut Ahok, kartu tersebut akan diisi dengan nominal tertentu oleh Dinas Sosial DKI Jakarta. Selanjutnya, warga yang jadi korban banjir hanya dapat menggunakan kartu tersebut pada gerai-gerai yang didirikan oleh Palang Merah Indonesia di lokasi terdampak banjir. Nantinya, mereka bebas menentukan barang yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhannya. (Baca: Saingi Ahok, Gubernur FPI Ingin Revolusi Akhlak)
Perubahan cara penyaluran bantuan, kata Ahok, disebabkan oleh banyaknya bantuan yang berakhir sia-sia saat bencana terjadi. Sebagai contoh, ujar dia, evaluasi penanganan banjir di lapangan menunjukkan warga sering kali membuang nasi bungkus dengan lauk-pauk sederhana. (Baca: Seperti Ahok, Gubernur Tandingan Galau Cari Wakil)
Sebabnya, tutur Ahok, mereka mengetahui ada yayasan tertentu yang biasa memberikan sumbangan banjir berupa nasi dengan lauk-pauk yang tergolong mewah. Apalagi, tutur Ahok, kebanyakan warga korban banjir mulai menjadikan bencana tersebut sebagai ajang mencari keuntungan. Warga yang jadi korban langsung turun ke jalan untuk meminta sumbangan saat banjir merendam lokasi selama dua-tiga jam. "Mereka tahu ada yayasan yang sering memberi daging, maka nasi yang berlauk tempe dibuang," kata Ahok.
