TEMPO.CO, Jakarta - Pemilihan Presiden sudah lama berakhir, namun perseteruan antara partai politik pendukung Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto masih terasa. Akibatnya banyak agenda yang tertunda karena ketegangan tersebut.
Menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, sebagai orang nomor satu di Jakarta, Gubenur Basuki Tjahaja Purnama harus mencairkan kebekuan antara dua kubu ini. Ahok diminta membuat suasana politik kembali sejuk. "Ahok sebagai orang nomor satu di Ibu Kota, harus mampu mencairkan ketegangan politik yang merambat ke DPRD DKI Jakarta," katanya saat dihubungi, Ahad, 7 Desember 2014. (Baca : Birokrasi DKI Jakarta Kedodoran, Apa Salah Ahok?)
Ketegangan politik di DPR RI setelah pelaksanaan pemilu presiden, merembet ke Jakarta karena wilayah ini menjadi titik pusat ketegangan. Dinamika politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta yang ikut terbelah harus disikapi dengan bijaksana. Siti beralasan, dalam peta perpolitikan Indonesia, Dewan tak tepat jika diposisikan sebagai oposisi. "Di Indonesia, komunikasi politik yang terbangun sejak lama adalah Dewan sebagai rekan atau mitra pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat," katanya.
Siti mengibaratkan kondisi internal dalam Dewan seperti api dalam sekam. "Tinggal menunggu kebijakan eksekutif yang tak bijaksana untuk meledak," ujar Siti. (Baca : Dewan DKI Jakarta Kebut Rampungkan RAPBD 2015)
Dalam kondisi ini, Ahok disarankan untuk lebih bijaksana dalam meredakan ketegangan. Ia meminta Ahok tak mengeluarkan pernyataan yang akan melukai perasaan Gerindra dan koalisinya.
