TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta Selamat Nurdin mengatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama perlu melenturkan gaya kepemimpinan memasuki tahun ketiga pemerintahannya. (Baca: Birokrasi DKI Jakarta Kedodoran, Apa Salah Ahok?)
Selamat menilai pejabat Pemerintah Provinsi DKI tergolong loyal. Mereka, kata dia, berkomitmen menjaga nama baik Ahok meski sebenarnya tak menyetujui ide yang dilontarkan. Buktinya, kata Selamat, dari beberapa kali rapat bersama eksekutif dan legislatif, anggota Dewan selalu gagal mengorek pendapat birokrat DKI mengenai sikap Ahok. "Mereka taat menjaga nama baik, akhirnya mereka memilih diam," ujar Selamat saat dihubungi, Kamis, 11 Desember 2014.
Adapun Ahok kerap mengatakan bawahannya membangkang perintahnya. Aksi tersebut tidak dilakukan secara langsung, melainkan dengan cara menunda dan mengulur pelaksanaan perintah tersebut. (Baca: 'Ahok-Djarot Jangan Seperti Foke dan Prijanto')
Pembangkangan itu, kata Selamat, menunjukkan Ahok gagal membentuk tim penggerak pembangunan di Jakarta. Ia berujar bahwa Ahok harus membangun tim yang solid guna menjalankan rencana-rencana strategis di Ibu Kota. Tim ini wajib diisi oleh pegawai-pegawai yang kompeten di bidangnya. Tujuannya, mereka mampu bekerja cepat mewujudkan ide-ide Ahok yang sering spontan dan impulsif. (Baca: Ahok Mengaku Sebenarnya Kurang Waras)
Selamat menuturkan perubahan gaya Ahok diperlukan untuk memastikan semua program pembangunan dijalankan. Artinya, kata dia, pada tahap ini, Ahok tak bisa lagi menganggap dirinya sebagai orang luar alias outsider. (Baca: Ahok Genjot Gaji Pegawai Rp 12 Juta, Ini Caranya)
Selamat mengatakan melunaknya sikap Ahok berpotensi menggaet lebih banyak simpati dari pegawai negeri sipil di level bawah. Sikap itu, kata dia, akan menciptakan kesan bahwa Ahok menganggap dirinya sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (Baca juga: Pengurangan Jam Kerja Wanita, Ahok: Itu Tak Adil)
