Polisi melepaskan tembakan gas air mata untuk membubakan warga yang menolak penggusuran di kawasan waduk Ria Rio, Pendongkelan, Jakarta, Sabtu, 15 November 2014. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengatakan penggusuran warga yang tinggal di bantaran sungai tak bisa lagi menunggu rumah susun selesai.
Alasannya, aksi mereka menduduki melanggar hukum dan Pemerintah DKI memilik target penambahan jalan inspeksi dan ruang terbuka hijau. "Di Jakarta sudah terjadi pembiaran yang luar biasa," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Senin, 22 Desember 2014. (Baca: Ahok Mau Bayar Bangunan Liar yang Digusur jika...)
Ahok menuturkan, hampir semua bantaran sungai yang ada di Jakarta sudah pernah ditertibkan sejak era pemerintahan gubernur-gubernur terdahulu. Namun warga kembali datang ke lokasi yang sudah digusur untuk membangun rumah permanen dan semi-permanen. (Baca: Ahok Klarifikasi Disebut Benci Orang Miskin)
Penggusuran, kata Ahok, dilakukan agar satuan kerja perangkat daerah lain bisa segera mengerjakan lokasi yang sudah digusur. Sebagai contoh, Ahok berujar Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga bisa menyelesaikan pembangunan jalan inspeksi. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum Tata Air bisa langsung mengeruk sungai tersebut. (Baca: Ratusan Bangunan di Tepi Kali Sekretaris Dibongkar)
Meski begitu, Ahok mengatakan masalah penggusuran tak berhenti sampai di situ. Ahok berujar masih ada beberapa pegawai Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta yang mempermainkan kepemilikan unit rumah susun sederhana sewa. Mereka sengaja tak memberi kunci bagi para warga yang berhak. (Baca: Penyebab Ahok Dituding Tak Senang Orang Miskin)
Salah satunya, ujar Ahok, Rumah Susun Sederhana Sewa Daan Mogot di Jakarta Barat. Di sisi lain, ada warga yang ternyata memiliki lebih dari satu unit rumah susun. Untuk itu, Pemerintah DKI kini mengubah cara penggusuran dengan berpatok pada jumlah unit yang tersedia. Artinya, jika ada 200 unit yang siap huni maka akan ada 200 rumah milik kepala keluarga yang digusur. "Makanya sekarang kami ubah strateginya," ujar Ahok. (Baca: Ahok Diminta Jelaskan Penggusuran di Kampung Pulo)
Selain itu, Ahok mengatakan, peningkatan pengawasan bantaran sungai juga dimulai dari penertiban rumah bedeng usai pengerjaan sebuah proyek rampung. Bedeng tersebut semula digunakan sebagai tempat tinggal sementara para pekerja. (Baca: Tangisan Warga Warnai Penggusuran di Kalibaru)
Namun lingkungan tersebut berubah menjadi tempat tinggal tetap para pekerja. Ahok menambahkan, mereka gusar jika bedeng tersebut dibongkar oleh Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta. "Hak mereka apa marah ke kami?" ujar Ahok. (Baca juga: Omzet Korban Gusuran Jatinegara Rp 50 Juta per Hari)
